Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti
 
Bupati Pimpin Rakor Penyelesaian Penguasaan Tanah untuk Perjuangkan Hak Masyarakat Atas Lahan Yang M

Dibaca sebanyak 697 kali
Meranti | | Jumat, 03/08/2018 | 08:26:45 WIB
 
Meranti Global - Penguasaan tanah dalam kawasan hutan diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, seiring dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 88 Tahun 2017, sangat strategis dan harus diklirkan segera agar masyarakat mengetahui secara pasti dimana mereka menetap apakah masuk dikawasan hutan atau area penggunaan lain (APL), sehingga  hak atas lahan yang di tempati oleh masyarakat perorangan, instansi, masyarakat adat,bisa mendapat kepastian hukum dari pemerintah. 
Menyikapi hal itu Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, memimpin rapat koordinasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Meranti, Bappeda Kepulauan Meranti selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, OPD terkait serta Seluruh Camat Se-Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis malam (3/8/2018).

Dalam rapat yang dibuka Asisten I Bidang Pemerintah Sekda Meranti Drs. Jonizar selaku moderator, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, menegaskan masalah ini harus segera diselesaikan, apalagi tenggat waktu yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sangat singkat yakni hingga akhir Agustus 2018. Tim diminta fokus dan harus bergerak cepat dalam penyelesaian pada wilayah yang masuk kawasan hutan meskipun dari keterangan Kepala Bappeda Meranti yang juga Ketua Tim Penyelesaian Penguasaan Tanah Ir. H. Makmun Murod, diketahui masih ada wilayah yang cukup luas untuk diusulkan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Karena hasil pendataan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Meranti, jumlah kawasan hutan di Meranti seluas 259.652 Ha atau 72 Persen dari seluruh wilayah Meranti, sementara Area Penggunaan Lain (APL) hanya seluas 28 Persen.


Dari lahan 259.652 Ha yang masuk kawasan hutan inilah yang akan diperjuangan oleh Pemkab. Meranti agar menjadi arena APL melakui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), sebelum dilepas kepada masyarakat perorangan, instansi maupun masyarakat hukum adat. Hal itu sesuai dengan Perpres No. 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, Permenko No. 3 Tahun 2018, Kepmen LHK No. SK. 180/Men LHK Tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria.

Semua itu berdasarkan Peta Tata Ruang Riau 72 Persen berada pada kawasan Hutan dan hanya 28 Persen penggunaan lain atau yang dapat dikuasai dan dikelola masyarakat secara legal," jelas Murod.


Senada dengan Bupati, Kepala Bappeda Meranti Ir. Makmun Murod juga berharap masalah ini harus segera dituntaskan agar masyarakat mengetahui secara pasti kedudukan atas lahan yang ditempatinya.

"Sehingga masyarakat bisa tahu mereka duduk dalam kawasan hutan atau tidak, dan untuk mengklirkanya dalam waktu singkat bukan perkata mudah singkat karena harus dilakukan identifikasi lahan penduduk se-Kabupaten Meranti,.
Untuk itu Murod selaku Ketua Tim mengharapkan perjuangan hak masyarakat itu dari kerja keras para Camat beserta jajarannya diwilayah masing masing, jelasnya

Adapun syarat atau kriteria lahan kawasan hutan yang dapat di reformasi menjadi APL adalah, Tanah tersebut merupakan tanah Pemukiman, Lahan Garapan, Fasilitas Umum dan Sosial, dan Hutan yang dikelola oleh masyarakat adat. inilah syarat syarat yang bisa menjadikan pemohon dalam penguasaan tanah atas kawasan hutan," ujar Murod.

Sementara syarat syarat administrasi yang harus dilengkapi cukup banyak yakni, 1. Foto Copy KTP, 2. Identitas Hukum Adat Atas Hak Riwayat Tanah, 3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, 4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, 5. Surat Pernyataan Sudah Memasang Tanda Batas Bidang Tanah, 6. Sketsa bidang tanah yang dikuasai oleh pemohon yang berada dalam kawasan hutan. 

Karena di Meranti sendiri jumlah lahan yang masuk kedalam TORA diseluruh wilayah Kabupaten adalah seluas 4328 Ha, dari jumlah itu Pemkab. Meranti juga mencoba upayakan penambahan sebesar 39.490 Ha.

Untuk kelancaran dan percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan ini Kepala Bappeda Meranti Ir. Makmun Murod, menegaskan pihaknya akan membuka posko koordinasi yang dipusatkan di Kantor Bappeda Meranti. Sehingga bagi Camat yang ingin berkoordinasi silahkan datang langsung ke Posko yang kami tempatkan di Kantor Bappeda Meranti," ucap Murod.

Selain dihadiri oleh Bupati Kepulauan Meranti, Kepala Bappeda dan Asisten I Sekda, rapat itu juga dihadiri oleh Kepala BPN Meranti Budi Satria, Kepala Dinas Perkebunan Ir. Prasetyo, Kepala Dinas LHK Drs. Hendra Putra, Kepala Dinas Perhubungan Dr. Aready, Kepala Bagian Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, Para Camat dan sejumlah pejabat Eselon III lainnya. (rls/brm).
Punya info menarik atau ingin berbagi berita silahkan
sms ke : 081276737422 atau PIN BBM : 26A4B99F
atau via email : redaksi@riau-global.com
(Lengkapi data diri atau intansi berita warga dan rilis)

 


Senin, 17/06/2019 - 21:02:40 WIB
Bupati Buka Kejurda Tinju Yunior/Youth Bupati Cup 2019, Yakin Cabor Tinju Bisa Harumkan Nama Meranti

Senin, 17/06/2019 - 20:48:23 WIB
Bertindak Sebagai Pembina Upacara 17 Hari Bulan Selain Tingkatkan Kerjasama, Ini Pesan Wakil Bupati

Senin, 10/06/2019 - 22:10:48 WIB
Hari Pertama Masuk Kerja Bupati Irwan Langsung Kungker di Dua Kecamatan

Rabu, 05/06/2019 - 14:34:58 WIB
Bupati Irwan Sholat Idul Fitri 1440 H Bersama Ribuan Warga Meranti

Rabu, 05/06/2019 - 09:49:30 WIB
Bupati Meranti Lepas Pawai Takbir Idul Fitri 1440 H

Sabtu, 01/06/2019 - 20:52:11 WIB
Wabup Meranti Lepas Uji Coba RoRo Alai Insit Laut-Buton Siak, Ratusan Warga Meranti Serbu Pelabuhan

Sabtu, 01/06/2019 - 04:23:33 WIB
Wakil Bupati Meranti Buka Festival Lampu Colok dan Meriam Bambu 2019

Sabtu, 25/05/2019 - 21:28:11 WIB
Di Bulan Suci Ramadhan, TNI Goro Bersama Warga Tingkatkan Kebersihan Lingkungan Desa Alahair

Rabu, 22/05/2019 - 18:37:16 WIB
Antisipasi Sengketa, Pemkab. Meranti Kembali Tinjau Lahan Pembangunan Pelabuhan Dorak 

Rabu, 22/05/2019 - 18:15:26 WIB
Pemkab. Meranti Mulai Sosialisasi Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Kependudukan

Selasa, 14/05/2019 - 17:08:46 WIB
Pemkab. Meranti Gelar Rapat Harmonisasi Ranperda Ketertiban Umum dan Pekat

Kamis, 02/05/2019 - 23:11:25 WIB
Sambut Puasa Ramadhan 1440 H Bupati Meranti Gelar Syukuran Bersama Masyarakat

Kamis, 02/05/2019 - 18:35:20 WIB
Bagian Kominfo Sekda Meranti Gelar Sosialisasi Layanan PPID Kab. Meranti Tahun 2019

Kamis, 02/05/2019 - 18:25:41 WIB
Wabup Jadi Pembina Upacara Bendera Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XXIII dan Hardiknas Tahun 2019

Senin, 29/04/2019 - 14:35:27 WIB
Sebelum Lebaran RoRo Insit Laut Beroperasi, Kendaraan Roda 4 Bisa Masuk Selatpanjang

 
HOME | UTAMA


Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti © 2014