Kepala Balai Gakum Sumatra Belum Terima Laporan Tentang Lahan BBI Balai Raja Masuk Dalam Kawasan SM

">
Selasa, 21 November 2017 ikuti edisi cetak SKU Riau Global versi EPAPER ONLINE

20:30 WIB - Pemda Kuansing, "coffee morning" bersama insan pers | 20:30 WIB - Natuna Berduka, Mantan Wabup Natuna Imalko Meninggal Dunia | 20:30 WIB - Sisa 38 Hektar, Dandim Optimis Mampu Siapkan Cetak Sawah | 20:30 WIB - Bupati Pelalawan, HM Harris Senam Sehat Bersama Masyarakat Pangkalan Kerinci | 20:30 WIB - Komitmen Dishub Jaga Tatanan Angkutan Konpensional, | 20:30 WIB - GAMKI Pelalawan Kembali Dipimpin Herwin Silaban Periode 2017-2020
Nasional / Kepala Balai Gakum Sumatra Belum Terima Laporan Tentang Lahan BBI Balai Raja Masuk Dalam Kawasan SM

Kepala Balai Gakum Sumatra Belum Terima Laporan Tentang Lahan BBI Balai Raja Masuk Dalam Kawasan SM

Nasional - - Selasa, 31/10/2017 - 12:29:52 WIB
PINGGIR(Riau Global.com)-Terkait lahan Balai Benih Ikan(BBI) yang berada di Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang berada dalam kawasan Hutan Suaka Margasatwa(SM) Balai Raja kepala Balai Gakum Sumatra Edward Sembiring belum terima lapaoran dari BBKSDA Provinsi Riau,Selasa(31/10/2017).

"kami dari Gakum belum terima laporan dari BKSDA tentang lahan BBI masuk dalam kawasan SM Balai Raja,mungkin masalah BBI ini kasusnya masih dalam proses penanganan oleh pihak BBKSDA Riau dan belum ada permintaan bantuan secara khusus kepada kami,ungkap Edward menerangkan kepada riau global.com melalui via WhatsApp.

Lanjut Edward"Terkait kasus ratusan hektar tentang dugaan perkebunan sawit milik para pengusaha berada di dalam kawasan SM laporan nya sudah kami terima dan dalam kami sudah dilakukan pulbaket oleh tim kami. Hasil pulbaket tersebut masih perlu dilakukan pendalaman oleh tim utk mencari dan menemukan bukti- bukti yang bisa digunakan untuk membuat terang perkara dan menemukan siapa pelaku yg bertanggungjawab.

Agar lebih jelas untuk pemangku kawasan SM Balai Raja adalah Balai Besar KSDA Riau. Penanganan perambahan di dalam kawasan tersebut sudah benar bahwa pihak BBKSDA sebagai "pemangku" adalah pihak yg pertama sekali yang harus tahu dan harus menangani segala aktifitas yang tidak sesuai peruntukannya yang berada di dalam kawasan SM Balai Raja.Nah,
Ketika mereka(BKSDA) sudah tidak mampu menangani masalah tersebut, mereka(BKSDA) selaku "pemangku kawasan"   dapat meminta bantuan penegakan hukum,kepada pihak Polri atau kepada kami (Ditjen Gakkum cq. Balai Gakkum Sumatera).terang Edward Sembiring selaku kepala Gakum.(iwan)

Punya info menarik atau ingin berbagi berita silahkan
sms ke : 081276737422 atau PIN BBM : 26A4B99F
atau via email : redaksi@riau-global.com
(Lengkapi data diri atau intansi berita warga dan rilis)

(153) Dibaca - (0) Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Index


Redaksi Riau Global | Pedoman Berita | Pasal Sanggahan | Tentang Kami | Epaper
Copyright 2013 Riau Global : Portal Berita Riau, All Rights Reserved