Kamis, 26 April 2018 ikuti edisi cetak SKU Riau Global versi EPAPER ONLINE

16:50 WIB - Aksi Pasang Spanduk Tolak Hama Lalat | 16:50 WIB - Tak Ingin Mengemis , Penyandang Tuna Daksa Warga Muara Basung Harapkan Bantuan Dari Dinsos Bengkalis | 16:50 WIB - PT PMA dan PT BBAP Berbagi Kasih | 16:50 WIB - Pelaksanaan UNKP Tahun 2018 Dihari Terakhir MTs Al Muhajjirin Pinggir Berjalan Aman Dan Lancar | 16:50 WIB - KUD Delima Sakti, Koperasi Para Pejabat dan Tokoh Masyarakat | 16:50 WIB - Alfedri, Buka MTQ Ke XVII Tingkat Kecamatan Sungai Apit
Nasional / Permohonan RAPP Terkait SK 5322 Kepada PTUN

Agar Semua Pihak Dapatkan Kepastian Hukum
Permohonan RAPP Terkait SK 5322 Kepada PTUN

Nasional - - Jumat, 15/12/2017 - 14:20:36 WIB
JAKARTA ,(RiauGlobal)
Kuasa hukum PT Riau Andalah Pulp and Paper (RAPP) Andi Ryza Fardiansyah menegaskan, upaya permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait SK 5322 tahun 2017 yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Apalagi selama ini KLHK juga dinilai tidak konsisten dalam mengeluarkan Rencana Kerja Usaha (RKU) sehingga membingungkan RAPP.

"Kami mengajukan permohonan ke PTUN untuk mendapatkan legitimasi bahwa RKU kami legal," kata Andi dalam diskusi terkait permohonan PT RAPP kepada PTUN di Jakarta, Rabu (13/12/2017). 

Andi menegaskan, permohonan agar KLHK membatalkan SK 5322 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Usaha (RKU) juga dilakukan agar kegiatan operasional tidak melanggar hukum. Karena RKU syarat wajib untuk melakukan operasional. Oleh karenanya sebagai pihak yang sadar hukum pihaknya perlu payung hukum untuk melakukan aktivitas baik, penanam, pembibitan, dan pemanenan terhadap lahan yang dikelola RAPP. 

"Upaya hukum juga dilakukan untuk mendapatkan kepastian dalam berinvestasi di Indonesia. Maka kami bersedia untuk mengikuti revisi RKU secara bertahap," paparnya.

Andi menuturkan, terkait penerbitan SK 5322 tahun 2017, pihaknya telah mengadakan pertemuan dan berdiskusi dengan KLHK. Namun tanggapaan yang disampaikan KLHK bersifat lisan. Padahal pihaknya meminta agar konsep yang disampaikan KLHK dilakukan secara tertulis. Karena dengan hanya ucapan lisan maka RAPP tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki KLHK. Karena jika tetap memaksakan melakukan aktivitas bisa dianggap ilegal.

"Kami menilai dengan KLHK menerbitkan SK 5322 tahun 2017 telah melampaui kehendak seperti yang disampaikan saksi ahli dalam persidangan di PTUN," jelasnya. 

Andi mengakui, akibat diterbitkannya SK 5322 tahun 2017 berdampak pada penurunan tenaga kerja sebanyak 1.116.170 jiwa. Selain itu juga berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat sekitar Rp15 triliun, penurunan PDB nasional senilai Rp46 triliun dan penurunan output nasional sejumlah Rp76,5 triliun. Padahal disisi lain industri ini mampu menyerap tenaga kerja sekitar 5,3 juta jiwa serta menghidupi lebih dari 21 juta jiwa. 

"Total investasi kami sejak 2003 sebanyak Rp100 triliun. Makanya kami memohon agar RKU diaktifkan kembali," jelasnya.

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB - Prof. Dr. Ir. Yanto Sentosa mengatakan, jika RKU tidak disusun perusahaan maka perusahaan tersebut tidak bisa melakukan usaha. Oleh karena itu wajib perusahaan bereaksi ketika RKU dibatalkan secara sepihak. Sehingga ketika RAPP memohon RKU adalah sebuah kewajiban. Apalagi jika RKU itu disusun berdasarkan kesepakatan antara KLHK dan RAPP.

Terkait diterbitkannya SK 5322 tahun 2017 karena lahan yang dikelola RAPP menjadi penyebab kebakaran, Yanto menuturkan, kebakaran tidak hanya disebabkan karena lahan gambut, karena banyak faktor terjadinya kebakaran diantaranya cuaca, dan manusia yang membuka lahan gambut. Di Malaysia kebakaran hutan bisa diantisipasi karena pelaku pembakaran mengajukan izin terlebih dahulu kepada otoritasnya. Sehingga ketika terjadi kebakaran sudah bisa diantisipasi dengan cepat.

 Seperti diketahui KLHK membatalkan RKU perusahaan pada tanggal 16 Oktober 2017, yang menyebabkan pemberhentian operasional kehutanan di area konsesi. Pada tanggal 24 Oktober, KLHK menyarankan PT RAPP melalui pernyataan di media bahwa perusahaan dapat melanjutkan operasional kehutanan, kecuali untuk penanaman di area yang teridentifikasi dalam peta Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG).

Pemberhentian operasional kehutanan telah menyebabkan 3.200 pekerja dirumahkan selama hampir dua bulan.Permohonan PT RAPP berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2014 sebagaimana telah diubah oleh PP No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang mencakup pasal masa transisi (pemberlakuan yang tidak berlaku retroaktif) yang melindungi para pemegang lisensi yang telah beroperasi. Selama proses ini, PT RAPP selalu bersikap konsisten dan tunduk sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sementara terus berupaya untuk bekerja sama dengan KLHK untuk mencapai solusi yang positif dari diskusi tersebut. (**)

Punya info menarik atau ingin berbagi berita silahkan
sms ke : 081276737422 atau PIN BBM : 26A4B99F
atau via email : redaksi@riau-global.com
(Lengkapi data diri atau intansi berita warga dan rilis)

(441) Dibaca - (0) Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Index


Redaksi Riau Global | Pedoman Berita | Pasal Sanggahan | Tentang Kami | Epaper
Copyright 2013 Riau Global : Portal Berita Riau, All Rights Reserved