Meranti Global -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Meranti Mengadakan Rapat Paripurna Dalam acara Peny">
Senin, 19 Februari 2018 ikuti edisi cetak SKU Riau Global versi EPAPER ONLINE

00:00 WIB - Kapolresta Pekanbaru Berikan Penghargaan kepada Personil Berprestasi, Masyarakat dan Intansi terkait | 00:00 WIB - Bunguran Timur Laut Jadi Tuan Rumah | 00:00 WIB - Yohanis Hadiri Enam Musrenbangcam | 00:00 WIB - Arif Sumarsono, ST Gantikan Sattridha Novfikar S, STP | 00:00 WIB - Buser Pinggir Amankan 11 Orang , 4 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Narkotika Jenis Sabu - Sabu | 00:00 WIB - Satnarkoba Polres Bengkalis Bersama Buser Mandau Amankan 50 , 38 Gram Sabu -Sabu Dan Seorang Pelaku
Meranti / DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Gelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Ranperda

DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Gelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Ranperda

Meranti - - Selasa, 13/02/2018 - 00:34:54 WIB

Bupati Kepulauan Meranti yang di wakili Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti Yulian Norwis dalam sambutannya mengatakan, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat, yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam rangka melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti,

Hal ini sejalan dengan fungsi DPRD sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah yang menerangkan bahwa fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran berkaitan dengan kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD), dan fungsi pengawasan berkaitan dengan kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Pembentukan peraturan daerah pada hakekatnya adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pembentukan suatu peraturan daerah bertujuan menjadikan hukum sebagai salah satu alat atau fungsi kontrol sosial, sehingga pembentukan peraturan daerah yang dibuat harus memiliki dampak yang positif, menciptakan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, memberikan kemanfataan sosial.

Alhamdulilah dalam menyikapi hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) pada tahun 2018 ini telah memprogramkan sebanyak 17 (tujuh belas) Ranperda. Dari 17 (tujuh belas) Rancangan Peraturan daerah tersebut terdiri dari 8 (delapan) buah merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sedangkan 9 (sembilan) ranperda sisanya merupakan inisiasi dari DPRD Kab. Kepulauan Meranti.

Pada kesempatan pertama ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan mengajukan 3 (tiga) buah Ranperda  yang terdiri dari :
1. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017-2037;
2. Ranperda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; dan
3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
Sementara sisa dari Rancangan Peraturan Daerah yang telah diprogramkan sebagaimana dijelaskan diatas sekarang masih dalam proses pengkajian dan perancangan, insyaAllah dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menyusul sesuai dengan rencana sebelumnya. Kita berharap target yang telah direncanakan tersebut mudah-mudahan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan sebagaimana mestinya.

Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017-2037 merupakan Amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Didalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap Bupati menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten. Rencana Pembanguan Industri Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pembangunan industri Kebupaten Kepulauan Meranti bertujuan meningkatkan perekonomian daerah. Ukuran peningkatan perekonomian ditandai dengan peningkatan produksi, pendapatan, konsumsi masyarakat, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Namun itu semua diperlukan perencanaan yang matang. semoga dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017-2037 ini nantinya dapat terhujud sebagaimana diharapkan.

Terkait dengan penyusunan Ranperda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dinilai sebagai salah satu hal yang mendesak. Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna terwujudnya pembangunan daerah.

Sekda Kabupaten Meranti  menyebutkan Adapun tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:
1. Sebagai payung hukum bagi pembangunan daerah, khususnya dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang ada.

Selanjutnya Dikatakannya terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
Air merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia yang berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan Fisik. Pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan air tersebut merupakan tanggung jawab masing-masing keluarga, namun demikian dipihak lain pemerintah juga mempunyai tanggung jawab dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945 yaitu membangun berbagai prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum baik di perkotaan maupun di pedesaan di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa datang, baik yang berada di daerah perkotaan maupun yang tinggal di daerah perdesaan, akan sangat membutuhkan ketersediaan air minum yang memadai secara berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah menyusun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk mewujudkan Masyarakat hidup sehat dan sejahtera dengan air minum berkualitas.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah menegaskan sangat diperlukan regulasi yang mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Kepulauan Meranti ini. Tutup sekda meranti yulian norwis

Diwaktu yang sama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Meranti mengatakan, Kita telah sama-sama mengikuti dan mendengarkan penyampaian pidato terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, dan kami atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Meranti akan menyerahkan seluruh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti kepada seluruh anggota dewan yang terhormat, untuk dibahas dan dicermati sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pandangan umum Fraksi Dewan,

"Untuk itu kepada fraksi-fraksi yang ada dapat segera menyiapkan Pandangan Umum Fraksi pada sidang Paripurna berikutnya." Tutup Pimpianan DPRD kepulauan meranti Fauzi Hasan.*** (Rls/bram)



Punya info menarik atau ingin berbagi berita silahkan
sms ke : 081276737422 atau PIN BBM : 26A4B99F
atau via email : redaksi@riau-global.com
(Lengkapi data diri atau intansi berita warga dan rilis)

(71) Dibaca - (0) Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Index


Redaksi Riau Global | Pedoman Berita | Pasal Sanggahan | Tentang Kami | Epaper
Copyright 2013 Riau Global : Portal Berita Riau, All Rights Reserved