BENGKALIS (RG) – Rabu (04/04)  DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar Rapat Paripurna di gedung DPRD Kabupaten Bengkalis, empat agenda yang dibahas pada sidang paripurna kai">
Selasa, 22 Mei 2018 ikuti edisi cetak SKU Riau Global versi EPAPER ONLINE

19:46 WIB - Awali Minggu Pertama Ramadhan, Tim JB Buka Bersama Petugas Kebersihan | 19:46 WIB - AKBP Kaswandi Irwan Pimpin Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Yang ke-110 | 19:46 WIB - Dapat Bantuan 2 Unit Mini Bus | 19:46 WIB - Terlibat Narkoba , Warga Suriname Dan Wonosobo Dibekuk Satnarkoba Polres Bengkalis | 19:46 WIB - Jendral TNI (Purn) Moeldoko Kunjungi Lingga | 19:46 WIB - Sekda Inhil Pimpin Upacara Bendera Peringati Harkitnas Ke - 110 Tahun 2018
ADVERTORIAL / Penyampaian Laporan Reses dan Sahkan Empat Raperda

Sidang Paripurna DPRD Bengkalis
Penyampaian Laporan Reses dan Sahkan Empat Raperda

ADVERTORIAL - - Sabtu, 12/05/2018 - 00:59:53 WIB
BENGKALIS (RG) – Rabu (04/04)  DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar Rapat Paripurna di gedung DPRD Kabupaten Bengkalis, empat agenda yang dibahas pada sidang paripurna kai ini diantaranya penyampaian reses masa sidang I tahun 2017, penyampaian laporan panitia khusus Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) tentang pengelolaan zakat, pengelolaan barang milik daerah, badan permusyawaratan desa, dan pengelolaan, pengendalian lingkungan hidup sekaligus pengambilan keputusan, penyampaian 3 (tiga) ranperda, dan perubahan alat kelengkapan Dewan, yang dipimpin oleh Wakil ketua DPRD Kaderismanto,  hadir dalam sidang tersebut Wakil Ketua II Zulhelmi, SHI, Kepala Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis H. Bustami. HY, SH., MM, Anggota DPRD Kab. Bengkalis, Sekretaris DPRD Radius Akima, S.Sos, MT, Anggota Forum komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, Staff Ahli, dan Kepala Dinas di Lingkungan Pemda Kabupaten Bengkalis, Sekaligus dalam sidang tersebut juga telah disetujui alat kelengkapan dewan yang baru oleh pimpinan sidang.


Mengawali sidang paripurna sekretaris DPRD Radius Akima, S.Sos, MT terlebih dahulu melaporkan jumlah anggota dewan yang hadir dalam sidang kali ini ada 32 anggota yang menghadiri sidang tersebut, sesuai Peraturan Tatib DPRD dengan jumlah dewan yang menghadiri maka Forum sudah terpenuhi.

Untuk pembahasan sidang paripurna diawali dengan penyampaian laporan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis masa sidang tahun 2017 berdasarkan hasil rapat Banmus DPRD Kabupaten Bengkalis. Untuk diketahui bersama bahwa seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis mulai dari tanggal 11 Desember  2018 sampai tanggal 16 Desember 2018 telah melaksanakan Reses pada masing-masing daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat, sesuai dengan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis pada pasal 155 ayat lima (5) dan ayat (6) yang menyatakan "setiap pelaksanaan tugas Reses sebagaimana dimaksud pada pada ayat tiga (3), Anggota DPRD baik perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna pada masa persidangan tersebut sesuai dengan daerah pemilihannya masing-masing dan laporan reses yang telah diparipurnakan akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk ditindak lanjuti, untuk penyampaian reses pada sidang paripurna kali ini, ada tujuh fraksi yang menyampaikan laporan reses diantaranya Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR), Fraksi Partai Keadialan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai GERINDRA GARUDA YAKSA, Fraksi Partai Demokrat, dan FRaksi Gabungan Negeri Junjungan, melalui permintaan dan kesepakatan bersama dari Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, laporan reses pada sidang paripurna tersebut  tidak dibacakan melainkan penyampaian laporan tersebut dilaporkan secara tertulis, pada akhirnya atas nama Pimpinan DPRD dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis berharap dukungan dan kerjasama kepada Bupati Bengkalis beserta jajarannya dalam mewujudkan harapan masyarakat yang ada di kabupaten Bengkalis dengan memasukan aspirasi masyarakat dalam program kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Setelah selesai dengan penyampaian laporan reses Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, sidang paripurna dilanjut dengan pembahasan empat raperda diantaranya ranperda tentang pengelolaan zakat, pengelolaan barang milik daerah, badan permusyawaratan desa, dan pengelolaan, pengendalian lingkungan hidup sekaligus pengambilan keputusan, penyampaian 3 (tiga) ranperda, dan perubahan alat kelengkapan Dewan.

Untuk Pansus Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah disampaikan oleh juru bicara H. Mawardi. Beliau menyampaikan bahwa Ranperda Pengelolaan zakat, infak dan sedekah merupakan instrumen penting untuk mengendalikan penyelenggaraan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Ranperda ini sangat penting dikarenakan pengaturan yang dimuat mengakomodasikan berbagai hal yang bersifat administratif dan teknis dalam penyelenggaraan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Seterusnya dilanjutkan dengan penyampaian laporan pansus pengelolaan barang milik daerah yang disampaikan oleh Febriza Luwu selaku juru bicara, beliau menyampaikan beberapa rekomendasi diantaranya  Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui BPKAD agar  mendata seluruh asset-asset Milik Daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang berada di Kabupaten Bengkalis dan untuk dapat mengecek kembali baik penggunaan maupun peruntukannya harus telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sidang dilanjutkan dengan penyampaian Laporan Pansus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disampaikan oleh juru bicara Susianto, SR menyarankan agar Bupati Bengkalis melalui OPD terkait untuk dapat segera mungkin setelah Ranperda ini disahkan, untuk mensosialisasikan ke desa-desa serta melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pihak desa, agar Perda ini terlaksana dengan baik.

Pembahasan terakhir pada sidang paripurna kali ini yakni membahas tentang ranperda Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Panitia khusus  PPLH, dengan juru bicara Syahrial, ST, dalam laporannya meminta agar Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Bengkalis, untuk tidak memindahkan Pejabat Fungsional Lingkungan Hidup (PPLH), karena PPLH tersebut telah mengikuti pelatihan khusus tentang lingkungan hidup. Dan juga diharapkan agar perda ini disosialisasikan ke Perusahaan-Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bengkalis.


Bupati Bengkalis Amril Mukminin, SE, MM yang diwakili Sekretaris Daerah H. Bustami. HY, SH, MM dalam sambutanya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota panitia khusus yang telah bekerja secara maksimal dalam penyusunan 4 Ranperda yang telah disampaikan dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Bengkalis.

“Semoga Ranperda yang diajukan tersebut dapat dijadikan Peraturan Daerah (Perda) yang dapat dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan sebaik-baiknya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis”, ujar Bustami. 

Sidang diakhiri dengan ketuk palu oleh Pimpinan Sidang Paripurna setelah Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis yang hadir secara aklamasi menerima dan menyetujui Rancangan keputuan tesebut.(Ilh)

Punya info menarik atau ingin berbagi berita silahkan
sms ke : 081276737422 atau PIN BBM : 26A4B99F
atau via email : redaksi@riau-global.com
(Lengkapi data diri atau intansi berita warga dan rilis)

(177) Dibaca - (0) Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Index


Redaksi Riau Global | Pedoman Berita | Pasal Sanggahan | Tentang Kami | Epaper
Copyright 2013 Riau Global : Portal Berita Riau, All Rights Reserved