Selasa, 22 Mei 2018 ikuti edisi cetak SKU Riau Global versi EPAPER ONLINE

19:46 WIB - Awali Minggu Pertama Ramadhan, Tim JB Buka Bersama Petugas Kebersihan | 19:46 WIB - AKBP Kaswandi Irwan Pimpin Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Yang ke-110 | 19:46 WIB - Dapat Bantuan 2 Unit Mini Bus | 19:46 WIB - Terlibat Narkoba , Warga Suriname Dan Wonosobo Dibekuk Satnarkoba Polres Bengkalis | 19:46 WIB - Jendral TNI (Purn) Moeldoko Kunjungi Lingga | 19:46 WIB - Sekda Inhil Pimpin Upacara Bendera Peringati Harkitnas Ke - 110 Tahun 2018
Hukrim / Warga Mengeluh, Penerbitan Sertifikat Lahan Ex Pirtrans Mencapai Rp. 35 juta/ Kapling

Warga Mengeluh, Penerbitan Sertifikat Lahan Ex Pirtrans Mencapai Rp. 35 juta/ Kapling

Hukrim - - Senin, 14/05/2018 - 15:42:12 WIB
Pangkalan Kuras-Riau Global. Com

Warga Pangkalan Kuras mengeluh,diduga telah terjadi pungli pada penerbitan sertifikat lahan ex pirtrans karena para pengurus meminta sejumlah uang hingga mencapai Rp. 35 juta/kapling kepada masyarakat yang memiliki lahan tersebut. 

Para aparat Desa diduga terlibat dalam pungli yang merugikan masyarakat, mereka tidak tanggung-tanggung meminta uang pengurusan dengan bervariasi yakni dari angka 25 -35 juta Rupiah tanpa pandang buluh,ungkap sumber yang tidak bersedia disebut namanya karena takut diintimidasi.

Tambah sumber lagi pada  Senin(14/5/2018) bahwa Desa Palas,Kecamatan Pangkalan Kuras yang mendapat kegiatan ini karna lahan tersebut dulunya merupakan bekas pirtrans kelapa sawit dari PT. Surya Bratasena Plantation,

Setiap anggota masyarakat mendapat lahan 2 hektar atau 1 kapling dari bekas pirtrans perusahaan PT. Surya Bratasena Plantation yang berada di Pangkalan Kuras, jelas sumber. 

Padahal setahu saya program ini merupakan program Bupati Pelalawan dan juga program Pemerintah Pusat yang tidak membolehkan adanya tindakan pungli atau pungutan liar. 

Mengapa selaku masyarakat hal ini dikatakan sebagai dugaan tindakan pungli karna  selama ini belum ada rapat khusus untuk membicarakan terkait pungutan penerbitan sertifikat lahan yang mencapai 35 juta rupiah. 

Pria tersebut juga merinci, apabila ada rapat dan hasil rapat yang memutuskan biaya penerbitan sertifikat lahan maka tidak mungkin dikatakan pungli. Tiba-tiba pengurus Desa memungut dana kepada masyarakat atas penerbitan surat tersebut, ya pasti masyarakat terkejut. 

Sebenarnya masalah ini sudah lama terjadi, yaitu tahun 2015 silam, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mau membayar surat tersebut sebab tidak ada uang dan juga paling utama pungutan tersebut tidak memiliki dasar,terang pria yang humanis tersebut. 

Bila dikalkulasi angka daripada dugaan pungli desa tersebut bisa mencapai angka fantastis yakni sekitar Rp. 2.345.000.000.- dengan hitungan Rp. 35 juta dikali 67 kavling,ungkap sumber. 

Kami sebagai masyarakat desa berharap supaya penegak hukum memperhatikan masalah ini,serta menindak tegas siapa saja yang terlibat,cetusnya. (Redaksi) 

Punya info menarik atau ingin berbagi berita silahkan
sms ke : 081276737422 atau PIN BBM : 26A4B99F
atau via email : redaksi@riau-global.com
(Lengkapi data diri atau intansi berita warga dan rilis)

(229) Dibaca - (0) Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Index


Redaksi Riau Global | Pedoman Berita | Pasal Sanggahan | Tentang Kami | Epaper
Copyright 2013 Riau Global : Portal Berita Riau, All Rights Reserved