Selasa, 22 Mei 2018 ikuti edisi cetak SKU Riau Global versi EPAPER ONLINE

19:46 WIB - Awali Minggu Pertama Ramadhan, Tim JB Buka Bersama Petugas Kebersihan | 19:46 WIB - AKBP Kaswandi Irwan Pimpin Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Yang ke-110 | 19:46 WIB - Dapat Bantuan 2 Unit Mini Bus | 19:46 WIB - Terlibat Narkoba , Warga Suriname Dan Wonosobo Dibekuk Satnarkoba Polres Bengkalis | 19:46 WIB - Jendral TNI (Purn) Moeldoko Kunjungi Lingga | 19:46 WIB - Sekda Inhil Pimpin Upacara Bendera Peringati Harkitnas Ke - 110 Tahun 2018
ADVERTORIAL / DPRD Riau Sahkan Dua Perda, Perda Ketenagalisrtikan dan Kesehatan

DPRD Riau Sahkan Dua Perda, Perda Ketenagalisrtikan dan Kesehatan

ADVERTORIAL - - Senin, 14/05/2018 - 20:23:41 WIB
Pekanbaru,(RiauGlobal)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau sahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) jadi Peraturan Daerah (Perda) sekaligus, Senin (16/4/2018). Perda tersebut merupakan Perubahan Atas Perda Provinsi. Riau No. 5 Tahun 2014 tentang Ketenagalistrikan dan Perda tentang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.

Pengesahan dua perda dilakukan dalam kegiatan Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo didampingi Wakil Ketua, Noviwaldy Jusman. Sedangkan dari Pemprov dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Ahmad Hijazi. Turut hadir dalam agenda tersebut Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD dan 34 orang Anggota DPRD Riau.

Foto Riau Elfisindo.
Pemerintah Provinsi Riau diwakili Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi mengikuti rapat paripura DPRD Riau tentang kelistrikan dan kesehatan.

Sebelum dilakukan persetujuan atau pengesahan Perda, masing-masing perwakilan Panitia Khusus (Pansus) membacakan hasil kerjanya. Almainis membacakan hasil kerja Pansus Kelistrikan diantaranya menyebutkan, perubahan atau revisi yang dilakukan dalam upaya penyesuaian kembali terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu Mansyur HS yang membacakan hasil kerja Pansus Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner diantaranya mengatakan, hal ini merupakan amanat dari undang-undang.  Memberikan kepastian hukum baik pada peternak hewan dalam berusaha.

Perda Kelistrikan

Juru Bicara Pansus Perubahan atas Ranperda Ketenagalistrikan, Almainis berharap agar rancangan Raperda ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Provinsi Riau, khususnya dalam bidang penggunaan, pemberdayaan, pengelolaan serta pengusahaan kelistrikan. Diharapkan dengan adanya Perda ini, seluruh wilayah Riau dapat teraliri listrik.

Foto Riau Elfisindo.
  
Salahsatu pimpinan DPRD Riau menyerahkan berkas perda yang telah disahkan kepada Sekdaprov riau Ahmad Hijazi.

"Kami yakin dan percaya atas dukungan dari segenap pihak sehingga rancangan peraturan daerah tentang Ketenagalistrikan ini dapat disajikan dan semoga bisa memberikan manfaat bagi segenap masyarakat Riau secara luas," tutur Almainis sebelum mengesahkan revisi peraturan daerah tentang ketenagalistrikan dalam paripurna yang dihadiri 43 anggota Dewan.

Dalam laporannya Almainis mengatakan, yang disampaikan pansus perubahan atas rancangan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang rancangan peraturan daerah tentang ketenagalistrikan merupakan hasil fasilitas yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau melalui Biro Hukum dan HAM, Pemerintah Provinsi Riau ke Kementerian Dalam Negeri.
    
Selain itu, ia juga menjelaskan poin revisi hasil fasilitasi yang diterima pada poin-poin sebagai berikut, pertama redaksi tahun pada judul awal ranperda disesuaikan dengan tahun yang sedang berjalan.
    
Kedua penyempurnaan pada poin mengingat guna disesuaikan dengan aturan hukum dan perundang-undangan. Ketiga Pasal 1, point 3, 6, 23, 25, 30, 34, 39, 41 dilakukan penyempurnaan dan  penyesuaian.

Keempat Pasal 2 huruf d dilakukan penyempurnaan redaksional. Kelima Pasal 4 huruf k, l dan m dihapus karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
    
Ke-enam pasal 28 point 2 dan 4 dilakukan penyempurnaan kembali dan penyesuaian redaksional. Ketujuh, pasal 29A point 3 dihapus, karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kedelapan, pasal 49 point 1 dilakukan penyempurnaan redaksional," tutup Almainis.

Mengawali sambutannya, Plt Gubernur Riau Thamrin Hasyim melalui Sekdaprov Ahmad Hijazi, mengapresiasi Panitia khusus (Pansus) DPRD Riau yang telah membahas dua Ranperda tersebut.
 
Dalam hal ini, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi menyampaikan pendapat akhir kepala daerah, mengatakan ketengalistrikan merupakan penyediaan dan pemanfaataan tenaga listrik serta usaha menunjang tenaga listrik.   

Dilanjutkannya, laporan yang disampaikan pansus perubahan atas rancangan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang rancangan peraturan daerah tentang ketenagalistrikan daerah ini merupakan hasil fasilitas yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau melalui Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Riau ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
 
Melalui ranperda ini diatur ketentuan penyedia tenaga listrik mencakup jenis usaha, wilayah usaha, pelaku usaha, perizinan, hak dan kewajiban pemegang izin usaha, penyedia tenaga listrik, keselamatan ketenagalistrikan, pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang aman, andal dan ramah lingkungan," tambah Ahmad Hijazi.
 
Ranperda ini juga mengatur tujuan keselamatan ketenagalistrikan yang mewajibkan instalasi tenaga listrik memiliki sertifikat layak operasi, peralatan dan pemanfataan tenaga listrik harus sesuai dengan standar nasional Indonesia dan tenaga teknik harus memiliki sertifikat kompetensi.
   
"Dengan ditetapkan ranperda ketenagalistrikan menjadi payung hukum diharapkan penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi yang sejalan dengan prinsip otonomi daerah dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," terang Ahmad Hijaz.

Lanjut Sekda, ketenagalistrikan juga dapat membahayakan sehingga dalam penyediaan dan pemanfaataannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Disini peran pemda dan masyarakat dalam penyedian tenaga listrik perlu ditingkatkan sehingga tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup merata.
        
"Kami harapkan melalui perda ini dapat meningkatkan peran serta pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik," katanya.
   
Kemudian dapat meningkatkan sarana dan prasarana pendukung tenagalistrikan baik sektor perizinan dan nonperizinan. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan SDM dan kualitas aparatur dalam pembinaan dan penguasaan ketenagalistrikan. "Kita harapkan dapat meningkatkan jumlah dan realisasi rasio eleltrifikasi daerah.

Setelah disetujui Anggota DPRD Riau yang hadir dalam paripurna, pimpinan Paripurna Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo beserta SekdaProv Riau menandatangani pengesahan revisi perda ketenagalistrikan.

Perda Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner

Selain Perda Ketenagalistrikàn, Pemprov Riau juga menyampaikan penghargaan kepada Pansus DPRD Riau yang telah menyetujui Perda tentang penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat.

Ahmad Hijazi mengatakan, dengan ditetapkannya Perda ini, maka dapat menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat.

Dikatakan, tingkat pertumbuhan manusia dan ternak dinilai penting dàlam memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini untuk melindungi kesehatan hewan, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan peternak dan melindungi keselamatan manusia dari infeksi penyakit zoonosis.

Sementara upaya pengendalian rabies ucap Ahmad Hijazi, Pemprov telah membentuk tim koordinasi penyakit rabies. Tim ini berfungsi mengendalikan penyakit zoonosis bekerjasama dengan Kepolisian daerah.

Diakhir sàmbutannya Ahmad Hijazi mengatakan, dengan disetujuinya Perda ini oleh DPRD Riau, maka paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan, Pemprov akan menetapkannya menjadi Perda.

Jadi Rujukan

Peraturan Daerah (Perda) tentang tenaga kelistrikan di Riau menjadi rujukan oleh DPRD DKI Jakarta, yang saat ini tengah mempersiapkan Perda yang sama.

Sebanyak 20 anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta datang ke DPRD Riau pada Kamis (12/4/2018), untuk mempelajari bagaimana cara DPRD Riau membuat payung hukum, sehingga Perda tersebut bisa menambah Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Foto Riau Elfisindo.
20 Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta yang mendatangi DPRD Riau.

"Dari 45 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tahun ini ada 1 Ranperda yang menjadi prioritas, yaitu Ranperda tentang energi daerah dan kelistrikan. Kami melihat Riau sudah mempunyai Perda tenaga listrik. Kami ingin mempelajari, bagaimana DPRD Riau membuat payung hukum tenaga listrik sehinga bisa menjadi PAD," kata Wakil Ketua Bapemperda DKI Jakarta, Merry Hotma kepada tribunpekanbaru.com usai pertemuan yang dilaksanakan di ruang medium DPRD Riau tersebut.

Di DKI Jakarta ini kami kan banyak memakai tenaga listrik. Kenapa tidak sekalian kita buat, dan kita manfaatkan untuk mendapatkan tambahan PAD. Kajiannya juga sedang dibuat oleh Pemprov DKI," imbuhnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Riau, mengatakan DPRD Riau memang telah merampungkan Perda tentang tenaga kelistrikan, dan akan segera disahkan. Karena itu, pihaknya menyambut baik kunjungan dari Bapemperda DKI Jakarta tersebut.



"Kita memang telah merampungkan Perda tenaga kelistrikan. Kita berbagi pengalama tentang tenaga kelistrikan yang pernah kita buat, semoga bisa bermanfaat juga bagi kawan-kawan di sana," tuturnya.(Advertorial)

Punya info menarik atau ingin berbagi berita silahkan
sms ke : 081276737422 atau PIN BBM : 26A4B99F
atau via email : redaksi@riau-global.com
(Lengkapi data diri atau intansi berita warga dan rilis)

(81) Dibaca - (0) Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Index


Redaksi Riau Global | Pedoman Berita | Pasal Sanggahan | Tentang Kami | Epaper
Copyright 2013 Riau Global : Portal Berita Riau, All Rights Reserved