Selasa, 22 Mei 2018 ikuti edisi cetak SKU Riau Global versi EPAPER ONLINE

19:46 WIB - Awali Minggu Pertama Ramadhan, Tim JB Buka Bersama Petugas Kebersihan | 19:46 WIB - AKBP Kaswandi Irwan Pimpin Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Yang ke-110 | 19:46 WIB - Dapat Bantuan 2 Unit Mini Bus | 19:46 WIB - Terlibat Narkoba , Warga Suriname Dan Wonosobo Dibekuk Satnarkoba Polres Bengkalis | 19:46 WIB - Jendral TNI (Purn) Moeldoko Kunjungi Lingga | 19:46 WIB - Sekda Inhil Pimpin Upacara Bendera Peringati Harkitnas Ke - 110 Tahun 2018
Karimun / Saksi Ahli Sebut Tegahan Ribuan HP oleh Bea Cukai Kepri Masuk Pelanggaran Administrasi

Saksi Ahli Sebut Tegahan Ribuan HP oleh Bea Cukai Kepri Masuk Pelanggaran Administrasi

Karimun - - Rabu, 16/05/2018 - 03:08:16 WIB
Saksi ahli memberikan pandangannya terkait kasus persidangan tegahan ribuan hp yang dilakukan oleh Bea Cukai Kepri
TERKAIT:
Karimun,(RiauGlobal) 
Sidang kasus penegahan dugaan penyudupan ribuan unit HP yang ditegah kapal Patroli Kanwil DJBC Khusus Kepri pada Selasa (28/8/2018) lalu kembali digelar di pengadilan negeri Tanjungbalai Karimun, Selasa (15/5/2018).


Sidang yang dipimpin oleh hakim ketua Budiman Sitorus dengan agenda mendengarkan saksi ahli hukum pidana yang dihadirkan oleh kuasa hukum para terdakwa.


Dalam sidang kali ini, lima terdakwa, yakni Dicke alias Diki selaku nahkoda SB Pro Expres sebagai sarana pengangkut beserta empat ABK yakni M Arsyad, Riki Herdianto alias Kiting, Zulkifli dan Jefri ikut dihadirkan di persidangan.


Kelimanya didakwa mengangkut barang impor yang tidak  tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 A ayat (2) atau penyelundupan di bidang impor yang dikualifisir telah melakukan pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun  2006 tentang Perubahan Atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal  55 ayat (1) Kesatu KUHP.


Beberapa pertanyaan diajukan oleh dua kuasa hukum terdakwa, Edy Dwi Martono dan Mahatma Mahardika serta Jaksa Penuntut Umum, Kicky Arianto kepada Dr Chairul Huda, SH, MH selaku saksi ahli yang juga sebagai Dosen Hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta.


Diantaranya Edy mempertanyakan bagaimana pandangan saksi mengenai para terdakwa dituduh telah merugikan negara namun belum ada proses administratif dalam penegakan hukumnya ini. Dalam hal ini, disampaikan Edy, para terdakwa bukanlah dikenakan sanksi administratif.


Dalam pemaparanya, Chairul mengatakan ketentuan penetapan dakwaan harusnya melihat terlebih dahulu  apakah termasuk ke dalam yang harus ditindak secara administratif atau hukum pidana.


“Ada tindakan administratif dengan mentaati norma-normanya. Dalam hal ini soal kepabeanan,” ujarnya.


Menurut pandangan Chairul, kasus yang tengah Ia beri kesaksian bukanlah termasuk tindak pidana namun pelanggaran yang harus diproses secara administratif. Karena memasukkan barang atau impor ke kawasan pabean maka harus ada penanganan proses administrasinya terlebih dahulu.


“Manifest ini ada administrasinya dan jika ada yang tidak berkenan di situ maka lihat administrasinya. Apabila melanggar maka sanksi administrasi dulu. Tidak bisa langsung pidana,” paparnya.


Selain itu Mahatma juga mempertanyakan perihal lokasi penangkapan dengan tempat proses tindakan yuridisnya. Menurutnya penangkapan terhadap para terdakwa di lakukan di wilayah Batam, namun proses penyidikan hingga persidangan dilakukan di Karimun.


“Lihat dulu daerah yang dituju (tujuan barang). Maka ketentuan yang berlakunya (proses yuridis) di daerah yang dituju. Karena tidak bisa diterapkan dengan menggunakan aturan yang ada di tempat lain,” kata dia.


“Jadi di sidang di mana wilayah pabeannya. Jika menuju Batam maka di Batam. Tidak ada proses pemeriksaan administrasi di laut. Tapi di pabean berwenang,” tambah Chairul menjawab pertanyaan Mahatma.


Dalam hal ini Hakim Ketua, Budiman Sitorus mengatakan penangkapan dilakukan oleh Kanwil DJBC Khusus Kepri yang memiliki wilayah tugas yang cukup luas, di mana Karimun termasuk ke dalamnya.


Dengan menyampaikan beberapa dasar aturan hukum yang ada Budiman menyebutkan jika proses yuridis kasus ini dapat dilaksanakan di wilayah tugas Kanwil DJBC Khusus Kepri.


Sementara Jaksa Penuntut Umum, Kicky mempertanyakan mengenai mens rea atau niat dengan sengaja para terdakwa. Selain itu Ia juga mempertegas status barang bukti yang diduga ilegal.


“Bagaimana bisa muncul NIK atau Nomor Importir Khusus. Dalam ketentuan Kementerian perdagangan ada yang harus dipenuhi perusahaan importir. Importir tidak sah dalam melakukan impor jika tidak memenuhi aturan itu. Sampai saat ini kita tidak melihat manifest,” kata Kicky yang diwawancara usai persidangan. 


Punya info menarik atau ingin berbagi berita silahkan
sms ke : 081276737422 atau PIN BBM : 26A4B99F
atau via email : redaksi@riau-global.com
(Lengkapi data diri atau intansi berita warga dan rilis)

(131) Dibaca - (0) Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Index


Redaksi Riau Global | Pedoman Berita | Pasal Sanggahan | Tentang Kami | Epaper
Copyright 2013 Riau Global : Portal Berita Riau, All Rights Reserved