Minggu, 24 Juni 2018 ikuti edisi cetak SKU Riau Global versi EPAPER ONLINE

21:02 WIB - Ribuan Massa Hadiri Kampanye WARdanA di Keritang | 21:02 WIB - Polres Bengkalis Terjunkan 125 Personil Pengamanan Kampanye Firdaus - Rusli Di Duri  | 21:02 WIB - Kolam Renang Hotel Telaga Puri Ambil Korban | 21:02 WIB - Pjs Bupati Inhil Pimpin Apel Bersama Pejabat Pasca Idul Fitri 1439 | 21:02 WIB - Ngesti Yuni Suprapti Kesal : ASN Yang Bolos Pada Hari Pertama Kerja Pasca Libur Hari Raya Idul Fitri | 21:02 WIB - 2 Orang Warga Kecamatan Bunguran Timur Ditetapkan Sebagai Tersangka.
ADVERTORIAL / Bupati Meranti Perintahkan SKPD Berdayakan Komunitas Adat Terpencil

Bupati Meranti Perintahkan SKPD Berdayakan Komunitas Adat Terpencil

ADVERTORIAL - - Sabtu, 09/06/2018 - 12:59:42 WIB
Bupati Meranti Drs Irwan MSi sedang menyampaikan kata sambutannya pada Rakor Pokja Perdayaaan Komunitas Adat Terpencil.
TERKAIT:
Selatpanjang,(RiauGlobal)
Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi mengikuti Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Pokja KAT) Tahun 2018.

Kegiatan dalam rangka menghimpun masukan dan saran terkait permasalahan yang dihadapi oleh KAT sehingga mampu hidup layak dan sejahtera, dilaksanakan di Gedung Orange, Kantor Bupati, Senin (29/42018).

Foto Riau Elfisindo.
Bupati Meranti Drs Irwan MSi sedang menyampaikan kata sambutannya pada Rakor Pokja Perdayaaan Komunitas Adat Terpencil.

Hadir dalam kesempatan itu, Mewakili Dir. Pemberdayaan KAT Kementrian Sosial RI Drs. Rinto Indratmoko, Peneliti dari UI Prof. Budiman, Perwakilam Dinas Sosial Provinsi Riau Yulia, Jajaran Eselon II terkait dilingkungan Pemkab. Meranti, Sekretaris Dinas Sosial Kepulauan Meranti dr. Misri, Camat serta Kades.

Dalam rapat yang mengangkat Tema Pemberdayaan KAT Terpadu, Menyeluruh dan Berkesinambungan tersebut, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si menegaskan, pentingnya penanganan Suku Akit atau yang kebih dikenal dengan Suku Asli di Kepulauan Meranti yang masuk dalam Komunitas Adat Terpencil (KAT), menurutnya KAT merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak yang sama dan harus diangkat derajatnya.

Tak bisa dipungkiri hingga saat ini Komunitas Adat Terpencil yang juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia masih hidup dalam keterbelakangan, hal itu disebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan aksesbilitas dan pendidikan yang menyebabkan munculnya masalah sosial, ekonomi, budaya serta hukum.

Untuk itu, diperlukan peran serta semua instansi terkait dengan strateginya dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu secara bersama sama untuk menuntaskan berbagai masalah yang dihadapi KAT.

Sejak terbentuknya Meranti tingkat kemiskinan di Kabupaten termuda di Riau itu mencapai 43 persen, dan kini setelah 8 tahun berlalu tingkat kemiskinan di Meranti telah berhasil ditekan menjadi 30 persen, ternyata dari jumlah itu setengahnya berada pada Komunitas Adat Terpencil yang tinggal di hulu sungai dan daerah terpencil yang sulit diakses.

Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si menilai sangat miris sekali, saat kelompok masyarakat yang diakui sebagai Suku Asli secara adat, justru hidup miskin dan belum mendapatkan hak haknya.

"Ini menjadi tugas kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Suku Akit atau yang lebih dikenal dengan Orang Asli agar mereka mendapatkan haknya," ucap Bupati.

Parahnya lagi, tak jarang kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, kurang berpihak pada Suku Asli, seperti dalam hal kebijakan tata ruang dimana pengelolaan kawasan hutan yang diberikan kepada perusahaan berada dikawasan perkampungan Komunitas Adat Terpencil.

"Kondisi dilapangan Suku Asli yang diakui secara adat, justru tinggal Ilegal untuk itu saya harapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat berpihak pada KAT,"papar Bupati.

Diakui Bupati, Pemerintah Kabupaten sendiri cukup sulit mengatur kawasan hutan yang menjadi tempat tempat tinggal sebagian besar Suku Asli ini karena sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Lebih jauh diceritakan oleh orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu dalam mencukupi kebutuhan hidupnya tak jarang Suku Asli harus berhadapan dengan masalah hukum, dicontohkan Bupati, mayoritas penghasilan masyarakat Suku Asli adalah menebang dan membawa kayu Teki tapi saat mereka melakukan itu justru ditangkap oleh Kepolisian, AL dan Polisi Hutan.

"Sudahlah kita terlambat memberdayakan mereka, saat mereka berusaha mencukupi kehidupan ekonominya malah ditangkap pula," jelas Bupati.

Sejauh ini, pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam membantu masyarakat KAT hanya memberikan rumah layak huni, menurut Bupati hal itu belum dapat menyelesaikan masalah, karena belum mengena pada permasalahan yang mendasar.

"Ibarat penyakit yang kita treatment bukan penyakit yang mendasar. Yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana merubah pola fikir melalui pendidikan sehingga mampu memotong siklus kemiskinan," jelasnya lagi.

Pada kesempatan itu, secara tegas Bupati Kepulauan Meranti meminta Kades dan Camat lebih serius memperhatikan masalah pendidikan masyarakat Suku Asli yang ada diwilayahnya, selain pendidikan juga kesempatan kerja bagi masyarakat Suku Akit itu.

"Saya minta Kades dan Camat perhatikan masalah pendidikan anak anak Suku Asli dan berikan kesempatan kerja pada mereka jika ada penerimaan pekerjaan," perintahnya.

Dalam memberdayakan masyarakat Suku Asli, ditambahkan Bupati perlu konsistensi program yang berkesinambungan dari OPD terkait, seperti pernah dilakukan oleh Pemda Meranti dengan membangun asrama yang diperuntukan bagi anak anak Suku Asli yang inhin melanjutkan pendidikan namun tak memiliki tempat tinggal, sayang program itu tidak berjalan lagi.

Foto Riau Elfisindo.
Bupati Meranti Drs Irwan menyempatkan diri berfoto bersama dengan para narasumber Pokja KAT.

"Saya minta SKPD membuat dan menjalankan programnya untuk membantu masyarakat Suku Asli, karena mereka merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang perlu diangkat derajatnya" pinta Bupati.

Sementara itu, Mewakili Dir. Pembedayaan KAT Kementrian Sosial RI Drs. Rinto Indratmoko mengungkapkan, penanganan KAT perlu koordinasi aktif antar SKPD terkait. Karena dari hasil survei POKJA KAT yang dilakukan oleh Kementrian Sosial kebanyakan hanya berjalan diatas kertas. Dan sering kali data yang masuk ke Kementrian tidak akurat sehingga dalam penyaluran bantuan menjadi tidak maksimal.

Menyikapi hal itu, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si kembali meminta, pihak Bappeda Kepulauan Meranti untuk duduk satu meja dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka Update Data kemiskinan khususnya dalam pendataan Suku Asli.

Kenapa itu harus dilakukan karena data yang dipedomani oleh Bappenas dan diteruskan ke Kementrian Sosial RI merupakan data yang berasal dari BPS.

"data yang dipakai Bappenas adalah data BPS ini akibatnya tidak sinkronya antara data Pemda dan BPS sering terjadi gep, karena data yang dilaporkan tidak sama dengan kondisi eksisting yang ada dilapangan, untuk itu Bappeda harus Update Data bersama BPS," perintah Bupati. (adv/Br)

Punya info menarik atau ingin berbagi berita silahkan
sms ke : 081276737422 atau PIN BBM : 26A4B99F
atau via email : redaksi@riau-global.com
(Lengkapi data diri atau intansi berita warga dan rilis)

(115) Dibaca - (0) Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Sabtu, 09/06/2018 - 19:31:33 WIB
Alumni SMPN 257 Jakarta Timur
Gelar Acara Buka Puasa Bersama
Rabu, 13/06/2018 - 10:32:40 WIB
Dalam rangka memeriahkan hari Raya Idul Fitri, PB Jambu Ayiar adakan pertandingan bulu tangkis
Rabu, 13/06/2018 - 16:09:27 WIB
Bupati Bengkalis Tinjau Pos Pengaman Lebaran 1439 H
Minggu, 10/06/2018 - 16:39:15 WIB
Dalam Rangka Memperingati Hut Bayangkara Ke 72
Sat Sabhara Polres Bengkalis Laksanakan Patroli Pengamanan Gereja Dan Bakti Religi Di Duri
Jumat, 15/06/2018 - 17:54:36 WIB
Jelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H
Pemerintah Kabupaten Natuna Gelar Takbir Keliling
Rabu, 13/06/2018 - 21:45:48 WIB
Bupati Bengkalis Gelar Open House Di Rumah Dinas
Minggu, 10/06/2018 - 19:30:16 WIB
Proyek Mark-Up
Diduga Mark-Up, Kejari Rohul Diminta Usut Proyek IPAL Desa Pematang Tebih
Minggu, 10/06/2018 - 21:31:06 WIB
FKWI-Kemuning Peduli
Forum Komunikasi Wartawan Indragiri Hilir SANTUNI Anak Yatim
Kamis, 14/06/2018 - 13:06:37 WIB
PT PKS Keritang Hulu Bagi-Bagi Limbah
Menjelang Lebaran Pt.Putra Keritang Sawit Buang Limbah Ke Sungai Warga
Sabtu, 09/06/2018 - 13:33:37 WIB
Nur Azmi dinyatakan tak bersalah
PN Bengkalis Vonis Bebas Nur Azmi Dan Ajudannya
Sabtu, 09/06/2018 - 13:12:42 WIB
Wakil Bupati Sambut Peserta Sail To Natuna
Festival Wisata Bahari dan Sail To Natuna Tahun 2018
Index


Redaksi Riau Global | Pedoman Berita | Pasal Sanggahan | Tentang Kami | Epaper
Copyright 2013 Riau Global : Portal Berita Riau, All Rights Reserved