Rabu, 24 Juli 2019 ikuti edisi cetak SKU Riau Global versi EPAPER ONLINE

19:48 WIB - Plt, Bupati Labuhanbatu Saksikan PUDAM Rantauprapat Selesaikan BPJS Ketenagakerjaan. | 19:48 WIB - CPI Terima Penghargaan BPJS Ketenagakerjaan | 19:48 WIB - Pasca Diperiksa Inspektorat dan Ditelisik Kejari, PD Tuah Sekata Sering Lakukan Pemadaman Listrik | 19:48 WIB - Bupati Meranti Terima Penghargaan Kota Layak Anak dari Kementrian PPPA RI | 19:48 WIB - Asisten Pemerintahan Dan kesra Setda Kampar ikuti Rakor Penyelenggaraan Reforma Agraria Provisi Ria | 19:48 WIB - Wabup Meranti Buka Pelatihan Tata Cara Pelaksanaan RAT Bagi Anggota dan Pengurus Koperasi
ADVERTORIAL / Bupati Meranti Perintahkan SKPD Berdayakan Komunitas Adat Terpencil

Bupati Meranti Perintahkan SKPD Berdayakan Komunitas Adat Terpencil

ADVERTORIAL - - Sabtu, 09/06/2018 - 12:59:42 WIB
Bupati Meranti Drs Irwan MSi sedang menyampaikan kata sambutannya pada Rakor Pokja Perdayaaan Komunitas Adat Terpencil.
TERKAIT:
Selatpanjang,(RiauGlobal)
Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi mengikuti Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Pokja KAT) Tahun 2018.

Kegiatan dalam rangka menghimpun masukan dan saran terkait permasalahan yang dihadapi oleh KAT sehingga mampu hidup layak dan sejahtera, dilaksanakan di Gedung Orange, Kantor Bupati, Senin (29/42018).

Foto Riau Elfisindo.
Bupati Meranti Drs Irwan MSi sedang menyampaikan kata sambutannya pada Rakor Pokja Perdayaaan Komunitas Adat Terpencil.

Hadir dalam kesempatan itu, Mewakili Dir. Pemberdayaan KAT Kementrian Sosial RI Drs. Rinto Indratmoko, Peneliti dari UI Prof. Budiman, Perwakilam Dinas Sosial Provinsi Riau Yulia, Jajaran Eselon II terkait dilingkungan Pemkab. Meranti, Sekretaris Dinas Sosial Kepulauan Meranti dr. Misri, Camat serta Kades.

Dalam rapat yang mengangkat Tema Pemberdayaan KAT Terpadu, Menyeluruh dan Berkesinambungan tersebut, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si menegaskan, pentingnya penanganan Suku Akit atau yang kebih dikenal dengan Suku Asli di Kepulauan Meranti yang masuk dalam Komunitas Adat Terpencil (KAT), menurutnya KAT merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak yang sama dan harus diangkat derajatnya.

Tak bisa dipungkiri hingga saat ini Komunitas Adat Terpencil yang juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia masih hidup dalam keterbelakangan, hal itu disebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan aksesbilitas dan pendidikan yang menyebabkan munculnya masalah sosial, ekonomi, budaya serta hukum.

Untuk itu, diperlukan peran serta semua instansi terkait dengan strateginya dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu secara bersama sama untuk menuntaskan berbagai masalah yang dihadapi KAT.

Sejak terbentuknya Meranti tingkat kemiskinan di Kabupaten termuda di Riau itu mencapai 43 persen, dan kini setelah 8 tahun berlalu tingkat kemiskinan di Meranti telah berhasil ditekan menjadi 30 persen, ternyata dari jumlah itu setengahnya berada pada Komunitas Adat Terpencil yang tinggal di hulu sungai dan daerah terpencil yang sulit diakses.

Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si menilai sangat miris sekali, saat kelompok masyarakat yang diakui sebagai Suku Asli secara adat, justru hidup miskin dan belum mendapatkan hak haknya.

"Ini menjadi tugas kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Suku Akit atau yang lebih dikenal dengan Orang Asli agar mereka mendapatkan haknya," ucap Bupati.

Parahnya lagi, tak jarang kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, kurang berpihak pada Suku Asli, seperti dalam hal kebijakan tata ruang dimana pengelolaan kawasan hutan yang diberikan kepada perusahaan berada dikawasan perkampungan Komunitas Adat Terpencil.

"Kondisi dilapangan Suku Asli yang diakui secara adat, justru tinggal Ilegal untuk itu saya harapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat berpihak pada KAT,"papar Bupati.

Diakui Bupati, Pemerintah Kabupaten sendiri cukup sulit mengatur kawasan hutan yang menjadi tempat tempat tinggal sebagian besar Suku Asli ini karena sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Lebih jauh diceritakan oleh orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu dalam mencukupi kebutuhan hidupnya tak jarang Suku Asli harus berhadapan dengan masalah hukum, dicontohkan Bupati, mayoritas penghasilan masyarakat Suku Asli adalah menebang dan membawa kayu Teki tapi saat mereka melakukan itu justru ditangkap oleh Kepolisian, AL dan Polisi Hutan.

"Sudahlah kita terlambat memberdayakan mereka, saat mereka berusaha mencukupi kehidupan ekonominya malah ditangkap pula," jelas Bupati.

Sejauh ini, pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam membantu masyarakat KAT hanya memberikan rumah layak huni, menurut Bupati hal itu belum dapat menyelesaikan masalah, karena belum mengena pada permasalahan yang mendasar.

"Ibarat penyakit yang kita treatment bukan penyakit yang mendasar. Yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana merubah pola fikir melalui pendidikan sehingga mampu memotong siklus kemiskinan," jelasnya lagi.

Pada kesempatan itu, secara tegas Bupati Kepulauan Meranti meminta Kades dan Camat lebih serius memperhatikan masalah pendidikan masyarakat Suku Asli yang ada diwilayahnya, selain pendidikan juga kesempatan kerja bagi masyarakat Suku Akit itu.

"Saya minta Kades dan Camat perhatikan masalah pendidikan anak anak Suku Asli dan berikan kesempatan kerja pada mereka jika ada penerimaan pekerjaan," perintahnya.

Dalam memberdayakan masyarakat Suku Asli, ditambahkan Bupati perlu konsistensi program yang berkesinambungan dari OPD terkait, seperti pernah dilakukan oleh Pemda Meranti dengan membangun asrama yang diperuntukan bagi anak anak Suku Asli yang inhin melanjutkan pendidikan namun tak memiliki tempat tinggal, sayang program itu tidak berjalan lagi.

Foto Riau Elfisindo.
Bupati Meranti Drs Irwan menyempatkan diri berfoto bersama dengan para narasumber Pokja KAT.

"Saya minta SKPD membuat dan menjalankan programnya untuk membantu masyarakat Suku Asli, karena mereka merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang perlu diangkat derajatnya" pinta Bupati.

Sementara itu, Mewakili Dir. Pembedayaan KAT Kementrian Sosial RI Drs. Rinto Indratmoko mengungkapkan, penanganan KAT perlu koordinasi aktif antar SKPD terkait. Karena dari hasil survei POKJA KAT yang dilakukan oleh Kementrian Sosial kebanyakan hanya berjalan diatas kertas. Dan sering kali data yang masuk ke Kementrian tidak akurat sehingga dalam penyaluran bantuan menjadi tidak maksimal.

Menyikapi hal itu, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si kembali meminta, pihak Bappeda Kepulauan Meranti untuk duduk satu meja dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka Update Data kemiskinan khususnya dalam pendataan Suku Asli.

Kenapa itu harus dilakukan karena data yang dipedomani oleh Bappenas dan diteruskan ke Kementrian Sosial RI merupakan data yang berasal dari BPS.

"data yang dipakai Bappenas adalah data BPS ini akibatnya tidak sinkronya antara data Pemda dan BPS sering terjadi gep, karena data yang dilaporkan tidak sama dengan kondisi eksisting yang ada dilapangan, untuk itu Bappeda harus Update Data bersama BPS," perintah Bupati. (adv/Br)

Punya info menarik atau ingin berbagi berita silahkan
sms ke : 081276737422 atau PIN BBM : 26A4B99F
atau via email : redaksi@riau-global.com
(Lengkapi data diri atau intansi berita warga dan rilis)

(459) Dibaca - () Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Rabu, 10/10/2018 - 14:41:08 WIB
Aneh,Setelah Ditangkap,Pria Ini Pulang Jadi Mayat.
Jumat, 04/01/2019 - 13:53:10 WIB
Susi Susanti Meninggal Dunia Dengan Cara Gantung Diri
Rabu, 18/07/2018 - 23:31:45 WIB
Diduga Terlibat Kasus Narkotika , Empat Warga Duri Dibekuk Tim Opsnal Polsek Pinggir
Jumat, 28/12/2018 - 13:25:51 WIB
E-KTP
Tangisan Pilu Bocah Karena Ibu Di Antri Di Kantor Camat
Rabu, 26/06/2019 - 10:59:49 WIB
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Pajak Kendaraan Diturunkan Hingga 50 Persen
Senin, 22/04/2019 - 22:33:27 WIB
Terkait Insiden Jatuhnya PRT dari Lantai 3
Keluarga Korban Minta Pertanggung Jawaban dan Usut Tuntas
Minggu, 20/01/2019 - 09:46:38 WIB
Seorang Nenek Rela Terbunuh Demi Selamatkan 3 Orang Cucunya
Jumat, 30/11/2018 - 23:38:41 WIB
Pengadilan Negeri Tanjungpinang
Vonis Zifrizal 1,8 Tahun Penjara
Kamis, 30/08/2018 - 09:55:20 WIB
Dalam Hitungan Jam , Pelaku Pembunuhan Diperkebunan Pt Adei Berhasil Ditangkap Buser Pinggir
Minggu, 19/05/2019 - 18:01:14 WIB
PKS Bawa Fitnah Penggelembungan Suara di Mandau dan C1 Aspal Ke Ranah Hukum.
Senin, 22/10/2018 - 19:57:49 WIB
Selama 1 Hari 1 Malam " Tim Restik Polres Bengkalis Di Duri Amankan 5 Tersangka Dan 36 Gram Sabu
Index


Redaksi Riau Global | Pedoman Berita | Pasal Sanggahan | Tentang Kami | Epaper
Copyright 2013-2018 Riau Global : Portal Berita Riau, All Rights Reserved