Senin, 22 Oktober 2018 ikuti edisi cetak SKU Riau Global versi EPAPER ONLINE

11:09 WIB - PT. RAPP Latih 43 Orang Petani Pulau Padang Untuk Budidaya Nanas | 11:09 WIB - Sekolah Induk Klaster SD N 14 Teluk Mesjid Melaksanakan (IN 2) Pendampingan Pelaksanaan K 13 | 11:09 WIB - DR.H. Nurdin Basirun, S Sos, M Si Kunjungi Masyarakat NTT Kampung Cunting Tanjung Uncang | 11:09 WIB - Secara Aklamasi,H. Firdaus ST. MT Terpilih Sebagai KETUM Wushu Riau | 11:09 WIB - Plt Bupati Mengajak Masyarakat Mengenang Sejarah Panjang Perjalanan Terbentuknya Labuhanbatu. | 11:09 WIB - Plt Bupati Labuhanbatu Terima Buku Hasil Putra Daerah.
Hukrim / Diduga Mark-Up, Kejari Rohul Diminta Usut Proyek IPAL Desa Pematang Tebih

Proyek Mark-Up
Diduga Mark-Up, Kejari Rohul Diminta Usut Proyek IPAL Desa Pematang Tebih

Hukrim - - Minggu, 10/06/2018 - 19:30:16 WIB
Rokan Hulu (Riau-Global) 
Proyek pembangunan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) kombinasi komunal MCK melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tahun anggaran 2017 menelan dana Rp. 544 juta yang terletak di Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu diduga banyak kejanggalan.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya informasi dari warga masyarakat Desa Pematang Tebih yang tidak mau disebutkan identitasnya, mengatakan pekerjaan proyek pembangunan IPAL yang dilaksanakan oleh Kelompok Swakelola Masyarakat (KSM) Karya Bersama diduga banyak kejanggalan dan mark-up anggaran.

Beberapa kejanggalan dalam sasaran program Sanimas tersebut Kata Warga, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai sasaran Kelompok Penerima Pemanfaat (KPP) di permukiman padat penduduk itu hanya mencakup lebih kurang 25 Kepala Keluarga (KK) dari jumlah minimal 50 KK yang rawan Sanitasi.

Salah satu syarat KSM yang dibentuk melalui rembuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa atau Lurah, Warga menilai, pembentukan dan penataan seharusnya warga yang berada dititik lokasi sasaran (calon pemanfaat sarana), bukan aparat pemerintahan desa. Namun ia menduga ketua KSM yang dimaksud adalah Bendahara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Pematang Tebih atau ketua pengurus KSM tersebut.

“Selain tidak melibatkan KPP dan kaum perempuan sebagai pekerja, KSM juga tidak menyertakan warga KPP menjadi salah satu anggota tim pengadaan barang dan jasa. Sasaran program Sanimas yang seharusnya akuntabel dalam pengelolaan kegiatan dinilai tidak dapat dipertanggung jawabkan,” tandas warga.

Ketua DPC LSM Bara-Api Kabupaten Rokan Hulu, Alhafis mengatakan akan melakukan investigasi, full bucket dan data terkait adanya informasi dari masyarakat tentang kejanggalan dan mark-up anggaran pada proyek IPAL kombinasi komunal MCK dan akan mengambil langkah hukum.

“Saat ini DPC LSM Bara-Api tengah melakukan pendalaman dan mengumpulkan data, tidak masuk akal dana yang ditimbulkan dengan bangunan sekecil itu sampai menghabiskan anggaran begitu besarnya, dalam waktu dekat ini kita akan melaporkan hal ini ke Kejari Rohul“, tegas Alhafis melalui selulernya.

Ditempat terpisah kepala Desa Pematang Tebih, Slamet saat ditemui di kediamannya, Sabtu (9/6/2018) sore, mengatakan tidak tahu terkait adanya pembangunan IPAL di daerahnya. Pihaknya tidak pernah mengajukan permohonan atau pun proposal.

Saat disinggung belum ditandatanganinya oleh kepala desa berita acara serah terima proyek pembangunan IPAL kombinasi komunal, ia mengaku tidak tahu progres pekerjaan dari awal sampai akhir.

“Terus terang saya tidak pernah dilibatkan dalam proyek pembangunan IPAL dan saya tidak tahu seperti apa bentuk bangunan dan besaran dana yang dihabiskan. Jadi, buat apa saya tanda tangani apalagi kabarnya ada mark-up anggaran nanti saya ikut terlibat pula”, ujar Slamet.

Ketua KSM Karya Bersama, Dasopang saat dihubungi melalui selulernya membantah adanya tudingan warga masyarakat terkait mark-up anggaran, pasalnya semua pekerjaan dilakukan telah sesuai dengan juklak dan juknik yang ditetapkan oleh kementerian.

“Kami bekerja sesuai dengan aturan dan selalu berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rohul, kalau ada yang bilang mark-up kami siap bertanggung jawab”, ujar Dasopang diujung telfnya.[zul]

Punya info menarik atau ingin berbagi berita silahkan
sms ke : 081276737422 atau PIN BBM : 26A4B99F
atau via email : redaksi@riau-global.com
(Lengkapi data diri atau intansi berita warga dan rilis)

(701) Dibaca - (0) Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Index


Redaksi Riau Global | Pedoman Berita | Pasal Sanggahan | Tentang Kami | Epaper
Copyright 2013-2018 Riau Global : Portal Berita Riau, All Rights Reserved