Para PKL dan pemilik rental mainan anak ini biasanya membuka lapaknya di sekitar depan istana Siak dan di area turap Water Front City (WFC), tepian sungai Siak yang berada di depan klenteng Hock Siu Kiong.
Selasa, 21 08 2018 ikuti edisi cetak SKU Riau Global versi EPAPER ONLINE

11:30 WIB - Pembangunan Drainase Di Jalan Sultan Syarif Kasim Sesuai Dengan RAB | 11:30 WIB - Bupati Kampar Serahkan 32 Hewan Qurban | 11:30 WIB - Awasi Dan Laporkan Money Politics Pemilu 2019 | 11:30 WIB - Coetra Nadika SH Menerima Best Of The Best Award 2018 | 11:30 WIB - Sang Saka Merah Putih Tidak Berkibar Di DPRD Inhil | 11:30 WIB - Wakil Bupati Pimpin Upacara HUT RI Ke-73
ADVERTORIAL / Hearing DPRD Siak: PKL Minta Pemkab Berikan Izin Berjualan di Lahan Pemerintah


Hearing DPRD Siak: PKL Minta Pemkab Berikan Izin Berjualan di Lahan Pemerintah

ADVERTORIAL - - Jumat, 01/06/2018 - 20:55:58 WIB
Siak,(RiauGlobal)
Sejumlah
pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Siak meminta pemerintah
memberikan kelonggaran kepada mereka untuk tetap berjualan di tempat
biasa yang berada di lahan Pemda.

Para PKL dan pemilik rental mainan
anak ini biasanya membuka lapaknya di sekitar depan istana Siak dan di
area turap Water Front City (WFC), tepian sungai Siak yang berada di
depan klenteng Hock Siu Kiong.

Saat hearing Pemkab Siak dengan
PKL yang difasilitasi DPRD Siak, pedagang meminta agar pemerintah tetap
memberikan izin berjualan sampai Idul Fitri mendatang.

"Kami meminta
hati nurani Pemkab, agar permintaan kami ini dikabulkan, mengingat
sebentar lagi Lebaran, kalau kami digusur seperti ini, kemana kami mau
mencari uang," kata salah seorang pedagang, Senin kemarin.

Dikatakan,
pihaknya juga tidak keberatan jika harus memberikan kontribusi kepada
Pemkab Siak berupa pembayaran pajak. "Kami ingin Pemkab memberikan
solusi yang saling menguntungkan, jika harus membayar pajak pun kami
tidak keberatan, kami sanggup," tukasnya.

Sementara Asisten II
Setdakab Siak Hendrisan meminta para pedagang dan pemilik rental mainan
anak untuk mencari lahan sendiri selain lahan milik Pemda, karena lahan
milik Pemda diperuntukkan untuk fasilitas umum.

"Kami akan menyediakan 2
titik tempat permaianan anak dan berjualan, yakni di depan Pasar
Belantik dan di tempat Pasar Beduk sekarang ini (samping gedung Bank
Riau-Kepri)," kata Hendrisan.

Mendengar jawaban tersebut, salah
seorang pedagang mengungkapkan rasa keberatannya. Pasalnya, tempat yang
diberikan tersebut merupakan tempat yang jauh dari keramaian dan juga
akses jalan para pengunjung wisata.

"Masak kami diletakkan di
depan Pasar Belantik, yang ada bukan orang yang bermain, tetapi kera
yang bermain di sana. Kami sangat tidak setuju dengan solusi itu," ujar
salah seorang perwakilan PKL Jaya.

Menurutnya, Pemda tidak
memberikan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) bagi
kedua belah pihak. Dengan begitu, ia tetap bersikeras untuk terus
berjualan di lahan pemda tersebut. "Itu bukan solusi namanya itu, kami
akan tetap berjualan di sana," ujarnya.

Ketua Komisi IV Ismail
Amir meminta kedua belah pihak mencari jalan terbaik. Karena pihaknya
tidak mau kedua belah pihak ini saling berbenturan. "Kita sebagai wakil
rakyat memfasilitasi kedua pihak, kita berhadap pertemuan ini ada titik
temunya," kata Ismail. (adv/dprdsiak/in)


Punya info menarik atau ingin berbagi berita silahkan
sms ke : 081276737422 atau PIN BBM : 26A4B99F
atau via email : redaksi@riau-global.com
(Lengkapi data diri atau intansi berita warga dan rilis)

(229) Dibaca - (0) Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Index


Redaksi Riau Global | Pedoman Berita | Pasal Sanggahan | Tentang Kami | Epaper
Copyright 2013-2018 Riau Global : Portal Berita Riau, All Rights Reserved