Kamis, 13 Desember 2018 ikuti edisi cetak SKU Riau Global versi EPAPER ONLINE

19:06 WIB - SMA N 1 Sei Apit Study Banding Ke PT Arara Abadi | 19:06 WIB - Polresta Tangerang Bongkar Sindikat Bobol Mesin ATM Lintas Daerah | 19:06 WIB - Ibu-Ibu PKK Desa Keritang Sambut Hari Ibu Dengan Ajang Lomba Senam | 19:06 WIB - Mahasiswa Riau Dapat Beasiswa Dari PT. RAPP | 19:06 WIB - Limbah Beracun PT Putra Keritang Sawit Cemari Sungai Mengkaseh | 19:06 WIB - Pemerintah Pusat Datangkan BIG
ADVERTORIAL / Ketua DPRD: Harus Ada Izin,Aktivitas Galian Tanah Timbun Ilegal di Siak Marak

Ketua DPRD: Harus Ada Izin,Aktivitas Galian Tanah Timbun Ilegal di Siak Marak

ADVERTORIAL - - Selasa, 22/10/2018 - 10:26:30 WIB
SIAK-Ketua DPRD Siak Indra Gunawan mengimbau instansi terkait, agar senantiasa melakukan pengawasan di lokasi penambangan tanah timbun. Hal itu bertujuan untuk menghindari berbagai dampak yang timbul akibat kegiatan tersebut, sehingga merugikan masyarakat sekitar.

"Harus diawasi instansi terkait, pihak kecamatan jangan diam saja kalau ada aktivitas penambangan tanah timbun di daerahnya," kata Indra , Selasa (22/10/2018).

Terkait tidak adanya izin yang dikantongi perusahaan penambangan tanah timbun di Kabupaten Siak, Legislator Partai Golkar ini mengimbau agar perusahaan segera mengurus izinnya.

"Ya, harus ada izin lah, jangan tak punya. Kalau terjadi hal hal yang tak diinginkan, apalagi berkaitan dengan masalah hukum, kan mereka juga yang repot. Harus ada izin lah, Pemkab harus tertibkan jika tak ada izinnya," jelas Indra.

Seperti diberitakan, aktivitas penambangan tanah timbun (kuari) tak berizin alias ilegal semakin merajalela di Kabupaten Siak, Riau. Tak hanya di Kecamatan Tualang dan Kotogasib, di Dayun aktivitas yang merusak lingkungan ini juga merajalela.

Pantauan FokusRiau.com, sedikitnya ditemukan penambangan tanah timbun di empat titik. Diantaranya, di sisi kiri jalan lintas Siak-Dayun (biasa warga menyebut jalan baru), KM 72 jalan lintas Dayun-Perawang terdapat dua titik di sisi kiri dan kanan jalan. Kemudian, di KM 73 jalan lintas Dayun-Siak. Disetiap titik, terlihat satu unit alat berat sedang beroperasi memasukan tanah ke truk. Sedangkan puluhan truk lainnya, standby menunggu giliran.

Informasi yang dirangkum dilapangan, ternyata tanah timbun yang berada di KM 73 digunakan untuk membangun jembatan di KM 19 Kampung Paluh dan di Kampung Sungai Pinang. Sedangkan tanah timbun di KM 72, digunakan untuk pembangunan jalan nasional dari Simpang Doral ke Pelabuhan Buton.

"Saya cuma jaga di sini bang, yang punya usaha kuari ini Pak Slamet. Kalau di KM 72 ada dua titik, yang punya Pak Zahar dan Pak Hendra," kata salah seorang petugas di Jalan Baru kepada wartawan, Kamis (18/10/2018).

Sementara itu, saat FokusRiau.com menanyakan terkait izin galian C ini kepada salah seorang petugas di KM 73, dia menolak menyampaikan.

"Saya cuma operator alat berat, alat ini disewa Rp1,5 juta per hari. Kalau tak salah, tanah ini untuk bangun jembatan dan jalan di Buton," katanya.

Dilapangan, terlihat enam unit truk tronton yang sudah siap menampung tanah timbun dari eskavator. Kemudian setelah muatan penuh, tronton berangkat menuju lokasi pembangunan jembatan dan jalan.
Di lokasi KM 73 ini, jaraknya sekitar 2 km dari badan jalan. Berbeda dengan KM 72, dimana aktivitas ilegal ini bisa dilihat dari jalan lintas.

Andi, salah seorang warga Dayun mengaku kesal dengan aktivitas tanah timbun di daerahnya. Selain merusak jalan, kegiatan ini terkesan tidak ada pengawasan dari pihak terkait. Sehingga, bekas galian tanah timbun merusak lingkungan.

"Aneh saja saya lihat bang, kok polisi terkesan diam saja, padahal kegiatan tanah timbun ini berada dekat dengan Mapolres Siak. Bahkan, saya dengar dari warga, pengusaha tanah timbun ini juga dibekingi oknum polisi," ujarnya.

Terpisah, Wakapolres Siak Kompol Abdullah Hariri membantah tudingan warga, jika aktivitas penambangan tanah timbun di Dayun dibekingi aparat kepolisian.

"Coba tanya ke warga itu, siapa oknum polisi yang berani mengamankan kegiatan tanah timbun itu. Kalau bukti kuat dan namanya lengkap, hari ini langsung saya tindak. Tak benar itu," ujar Wakapolres.

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinanan B di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Fahrizal menjelaskan, sejak kewenangan pengurusan perizinan mineral dan batu bara (minerba) dialihkan ke provinsi sekitar awal tahun 2017, belum ada perusahaan yang mengurus izin untuk Kabupaten Siak.

"Setahu saya, sampai saat ini belum ada pengusaha galian C yang mengurus izinnya di Siak, " kata Fahrizal.

Sebelum mengeluarkan izin galian C,  lanjut Fahrizal,  pihak perusahaan harus mengantongi rekomendasi dari kepala daerah.  Biasanya kewenangan itu diserahkan ke instansi terkait.

"Tentu syaratnya harus ada rekomendasi, biasanya yang mengeluarkan itu bupati atau walikota. Atas dasar rekomendasi ini kita bisa mengeluarkan izin minerba itu,  termasuk di dalamnya galian C dan kuari, " ujar Fahrizal.  (Adv/In)

Punya info menarik atau ingin berbagi berita silahkan
sms ke : 081276737422 atau PIN BBM : 26A4B99F
atau via email : redaksi@riau-global.com
(Lengkapi data diri atau intansi berita warga dan rilis)

(211) Dibaca - () Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Index


Redaksi Riau Global | Pedoman Berita | Pasal Sanggahan | Tentang Kami | Epaper
Copyright 2013-2018 Riau Global : Portal Berita Riau, All Rights Reserved