Kamis, 13 Desember 2018 ikuti edisi cetak SKU Riau Global versi EPAPER ONLINE

19:06 WIB - SMA N 1 Sei Apit Study Banding Ke PT Arara Abadi | 19:06 WIB - Polresta Tangerang Bongkar Sindikat Bobol Mesin ATM Lintas Daerah | 19:06 WIB - Ibu-Ibu PKK Desa Keritang Sambut Hari Ibu Dengan Ajang Lomba Senam | 19:06 WIB - Mahasiswa Riau Dapat Beasiswa Dari PT. RAPP | 19:06 WIB - Limbah Beracun PT Putra Keritang Sawit Cemari Sungai Mengkaseh | 19:06 WIB - Pemerintah Pusat Datangkan BIG
Natuna / Launching Penerapan Sistem Pajak Online

Bupati Natuna (Drs. H. A. Hamid Rizal, M Si)
Launching Penerapan Sistem Pajak Online

Natuna - - Jumat, 07/12/2018 - 09:52:06 WIB
Riau Global - Batam, Bupati Natuna (Drs. H. A. Hamid Rizal, M Si) hadiri acara Launching dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Sistem Monitoring Penerimaan Pajak Online antara Dirut Bank Daerah dengan para Kepala Daerah, bertempat di Hotel Planet Holiday Batam, rabu (28/11) pagi.

Kegiatan yang diprakarsai oleh Walikota Batam ini dihadiri oleh Komisioner KPK, Irjen. Pol Basaria Panjaitan, SH,M.H, Dirut Bank Riau Kepri, Gubernur Kepri, Plt. Gubernur Riau, Walikota Batam, dan beberapa Bupati dan Walikota dari beberapa wilayah di Kepri dan Sumatera.

Kegiatan diselenggarakan untuk sosialisasi penerapan sistem pengembangan pajak secara online serta membangun komitmen bersama kepala daerah dalam rangka mengupayakan pemberantasan korupsi. Hal ini sebagai gerakan bersama secara nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Komisioner KPK, Irjen. Pol Basaria Panjaitan, SH,M.H, dalam sambutannya menerangkan bahwa upaya pencegahan korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan merupakan komitmen nasional yang harus dibangun sebagaimana instruksi Presiden Republik Indonesia.
“Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembenahan sistem dan membangun kesadaran dari seluruh lini penyelenggaraan pemerintahan,” papar Basaria.

Lanjut Basaria, hal ini juga untuk mendukung pemerintah pusat melalui strategi nasional fokus pencegahan korupsi pada tiga bidang, yaitu pada perizinan dan tata negara, pengelolaan keuangan negara dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
“Dari pantauan dan kasus penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap sebagian besar aparatur negara, 80 persen tersandung pelanggaran hukum terkait proses perizinan antara pejabat negara dan pihak ketiga atau swasta,” ungkapnya.

Oleh karenanya ia menghimbau agar dalam membangun kerjasama dengan pihak ketiga, kepala daerah tidak dibolehkan meminta sesuatu untuk diri sendiri.

Namun jika permintaan tersebut diperuntukkan bagi mendukung pembangunan dapat dilakukan mediasi melalui program pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap lingkungan dalam bentuk Communitty Development Responsibility (CSR).

Basaria juga menerangkan, sebagian besar penyalahgunaan kewenangan terutama dalam lingkup pemerintahan terjadi karena kepala daerah menempatkan saudara maupun orang-orang yang dapat dikendalikan, bukan karena asas profesionalisme dalam menjalankan tugas.
“Pesan saya kepada segenap kepala daerah yang hadir agar dapat merubah sudut pandang tersebut, merubah paradigma dari kedekatan kearah profesionalisme guna mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang profesional dan Produktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima,” tutupnya.

Laporan : Korwil Kepri/ Humas Natuna
Punya info menarik atau ingin berbagi berita silahkan
sms ke : 081276737422 atau PIN BBM : 26A4B99F
atau via email : redaksi@riau-global.com
(Lengkapi data diri atau intansi berita warga dan rilis)

(258) Dibaca - () Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Index


Redaksi Riau Global | Pedoman Berita | Pasal Sanggahan | Tentang Kami | Epaper
Copyright 2013-2018 Riau Global : Portal Berita Riau, All Rights Reserved