Kamis, 13 Desember 2018 ikuti edisi cetak SKU Riau Global versi EPAPER ONLINE

19:06 WIB - SMA N 1 Sei Apit Study Banding Ke PT Arara Abadi | 19:06 WIB - Polresta Tangerang Bongkar Sindikat Bobol Mesin ATM Lintas Daerah | 19:06 WIB - Ibu-Ibu PKK Desa Keritang Sambut Hari Ibu Dengan Ajang Lomba Senam | 19:06 WIB - Mahasiswa Riau Dapat Beasiswa Dari PT. RAPP | 19:06 WIB - Limbah Beracun PT Putra Keritang Sawit Cemari Sungai Mengkaseh | 19:06 WIB - Pemerintah Pusat Datangkan BIG
Nasional / Anwir Dt. Bandaro: Tidak Ada Wewenang Wali Nagari Mengukuhkan Kepengurusan KAN

Perda No 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda No 9 Tahun 2011 Tentang KAN di Pasbar Sudah Disahkan
Anwir Dt. Bandaro: Tidak Ada Wewenang Wali Nagari Mengukuhkan Kepengurusan KAN

Nasional - - Jumat, 07/12/2018 - 13:03:06 WIB
PASBAR (RIAUGLOBAL)--- Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat bahas mengenai keluarnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 12 April 2018 lalu. Didalam Perda tersebut tertera jelas sikap bijak yang diambil Bupati Pasaman Barat tentang perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kerapatan Adat Nagari di Kab. Pasaman Barat.

"Keikut sertaan bupati dalam penetapan Kepengurusan KAN setelah mempertimbangkan berbagai aspek, bupati menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada Lembaga Adat", jelas Tuanku H. Asrul, SE. MH Yang Dipertuan Kinali/Ketua KAN Kinali, Kamis (6/12/2018).

Ditegaskannya, jika ada oknum-oknum yang merasa tidak puas dengan keluarnya Perda tersebut silahkan datangi Peradilan Adat yang sudah terbentuk".

Sementara Sekretaris KAN Kinali Anwir Dt. Bandaro dan juga sekaligus sebagai Ketua Komisi I DPRD Kab. Pasaman Barat pada kesempatan itu menjelaskan lahirnya perda Nomor 6 Tahun 2018 bertujuan untuk membatalkan Peraturan Nagari (Pemnag) Kinali dengan Nomor surat: 012/06.a/KANKNL/XI-2017 tanggal 7 November 2017 mengenai permohonan pengukuhan pengurusan KAN Kinali yang pada saat itu sambil menungu peraturan daerah yang sedang direvisi di DPRD setempat .

Anwir Dt. Bandaro menjelaskan isi surat yang dilayangkan oleh Bupati Pasaman Barat kepada Wali Nagari Kinali 26 November 2018 yang berbunyi: Sehubungan dengan surat Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 700/42/DPRD-KOM I/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 perihal: Rekomendasi disampaikan sebagai berikut:

1. Surat Bupati Pasaman Barat Nomor: 140/106/Pemnag/2017 Tanggal 13 November 2017 tentang kepengurusan KAN Kinali merupakan tanggapan Pemerintah Daerah atas surat KAN Kinali Nomor: 012/06.a/KANKNL/XI-2017 Tanggal 7 November 2017 mengenai permohonan pengukuhan KAN Kinali yang pada saat itu sambil menunggu Peraturan Daerah (PERDA) yang sedang direvisi di DPRD.

2. Terhadap keikutsertaan Bupati dalam penetapan Kepengurusan KAN setelah mempertimbangkan berbagai aspek, menyerahkan sepenuhnya kepada Lembaga Adat, hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kerapatan Adat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.

3. Sesuai dengan ketentuan peralihan peraturan daerah nomor 6 Tahun 2018, Kerapatan Adat Nagari yang terbentuk wajib melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 6 bulan sejak penetapan Peraturan Daerah dimaksud

Kata Anwir Dt. Bandaro ketiga poin diatas sudah disampaikan kepada nagari melalui surat Bupati Nomor 140/502/Pemnag-2018 pada tanggal 26 November 2018 lalu. Semuanya sudah jelas, tidak ada hak dan wewenang wali nagari dalam mengukuhkan kepengurusan KAN dikinali.

"Nagari sudah gagal paham mengenai surat yang dilayangkan Bupati kenagari kinali. Bupati melayangkan surat kepada nagari kinali pada tanggal 13 November 2017 lalu bertujuan guna menunggu ditetapkannya peraturan daerah tentang perubahan perda kerapatan adat nagari pasaman barat. Jadi, dalam surat itu bupati tidak pernah menyuruh wali nagari mengukuhkan kepengurusan KAN di kinali melainkan hanya bertujuan agar wali nagari bisa berlaku bijak sebagai pejabat nagari", tegas Anwir Dt. Bandaro

Anwir Dt. Bandaro mengajak seluruh niniak mamak kinali dapat saling bersinergi untuk kemajuan KAN dikinali ini. "Sekarang kita sudah menemui obatnya. Tinggal bagaimana lagi kita menjalankan organisasi ini. Jika nagari mencoba menghalang-halangi niniak mamak dalam berurusan di nagari maka kita secara bersama-sama mendatangi nagari tersebut", tukas Anwir Dt. Bandaro.

Selain jabatannya sebagai Sekretaris KAN Kinali Anwir Dt. Bandaro juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Pasbar dan Ketua Peradilan Adat Pasaman Barat. (M/BYR)




Punya info menarik atau ingin berbagi berita silahkan
sms ke : 081276737422 atau PIN BBM : 26A4B99F
atau via email : redaksi@riau-global.com
(Lengkapi data diri atau intansi berita warga dan rilis)

(696) Dibaca - () Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Index


Redaksi Riau Global | Pedoman Berita | Pasal Sanggahan | Tentang Kami | Epaper
Copyright 2013-2018 Riau Global : Portal Berita Riau, All Rights Reserved