Senin, 23 09 2019 ikuti edisi cetak SKU Riau Global versi EPAPER ONLINE

16:05 WIB - TAK ADA SUMBER AIR, RELAWAN RUMAH ZAKAT HARUS GALI PARIT | 16:05 WIB - Menjadi Bupati, Andi Suhaimi Memohon Do'a Restu Ke Ibunya. | 16:05 WIB - Awali Minggu Pertama, PLT Tidak Lagi Melekat Di Tubuh Andi Suhaimi. | 16:05 WIB - Riau Ditetapkan Status Darurat Pencemaran Udara | 16:05 WIB - Direktur Formasi Minta Presiden RI, Ir. Joko Widodo Jadikan Kabut Asap Riau Jadi Bencana Nasional | 16:05 WIB - Pertemuan Menambah Holong Sesama Kita
Hukrim / Riau Tolak Pembahasan RUU KPK, Formasi Riau Kecewa Sikap DPR RI

Riau Tolak Pembahasan RUU KPK, Formasi Riau Kecewa Sikap DPR RI

Hukrim - - Jumat, 06/09/2019 - 14:26:00 WIB
Pekanbaru-Riau Global. Com

Setidaknya ada 255 orang wakil rakyat dari DPR RI/DPRD yang telah ditangkap dan ditersangkakan KPK melakukan korupsi. Apakah ada hubungannya dengan RUU KPK dengan gerombolan anggota DPR/DPRD yang telah diantar KPK ke penjara? yang jelas draf RUU (rancangan undang-undang) KPK menjadi RUU KPK telah disahkan DPR RI untuk dibahas.

Setelah melihat RUU tersebut,Direktur Formasi Riau Dr. Muhammad Nurul Huda dan beberapa rakyat riau pada Jumat, (06/9/2019) di Pekanbaru, mereka menyesalkan sekaligus kecewa sikap dan tindakan DPR RI yang begitu semangat memperlemah agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Pelemahan tersebut terlihat dari hadirnya dewan pengawas, penuntutan harus koordinasi dengan kejagung dan KPK bisa mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Hadirnya dewan pengawas dalam tubuh KPK, seakan meragukan integritas dari pimpinan KPK dan pegawai KPK. Padahal dewan pengawas KPK belum diperlukan saat ini. Karena memang kenyataannya belum ada sistem yang telah dibangun hingga yang saya ketahui sudah cukup bagus.

Terkait koordinasi penuntutan, ini yang sangat keliru cara berpikir DPR. Memang jaksa ini pemegang hak penuntutan pidana secara umum, kecuali ditentukan lain. Tetapi KPK sudah diberikan kewenangan penuntutan juga. Artinya jika ada dua aturan yang mengatur suatu persoalan hukum yang sama, maka dilihat UU mana yang lebih sistematis khusus yang mengaturnya.

Menurut Dr.Muhammad Nurul Huda,tentunya yang lebih sistematis khusus dalam penuntutan korupsi adalah UU KPK. Artinya Kejagung lah yg harus berkoordinasi dengan KPK terkait dengan penuntutan tindak pidana korupsi. Karena KPK adalah lembaga khusus yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Selanjutnya terkait SP3. Apabila KPK diberikan kewenangan mengeluarkan SP3, lalu apa bedanya dengan lembaga penegak hukum lain yang menangani korupsi. Justru dengan tidak dibolehkannya KPK mengeluarkan SP3, maka dituntut kehati-hatian KPK dalam menindak kasus korupsi. Dengan tidak dibolehkannya KPK mengeluarkan SP3, artinya tidak ada kesempatan tersangka korupsi utk bebas setelah ditersangkan KPK.

Untuk itulah tambah Nurul Huda, Rakyat Riau menolak pembahasan RUU KPK ini. Karena memang RUU KPK atas inisiatif DPR RI ini jauh dari semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi.
(Yusuf Situmorang)

Punya info menarik atau ingin berbagi berita silahkan
sms ke : 081276737422 atau PIN BBM : 26A4B99F
atau via email : redaksi@riau-global.com
(Lengkapi data diri atau intansi berita warga dan rilis)


Rabu, 10/10/2018 - 14:41:08 WIB
Aneh,Setelah Ditangkap,Pria Ini Pulang Jadi Mayat.
Jumat, 04/01/2019 - 13:53:10 WIB
Susi Susanti Meninggal Dunia Dengan Cara Gantung Diri
Rabu, 18/07/2018 - 23:31:45 WIB
Diduga Terlibat Kasus Narkotika , Empat Warga Duri Dibekuk Tim Opsnal Polsek Pinggir
Jumat, 28/12/2018 - 13:25:51 WIB
E-KTP
Tangisan Pilu Bocah Karena Ibu Di Antri Di Kantor Camat
Senin, 09/09/2019 - 13:55:51 WIB
Karena Hutang tidak kunjung dibayar, Kepala BPKAD Kuansing diposting oleh Akun FB Putri Permatasari
Rabu, 26/06/2019 - 10:59:49 WIB
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Pajak Kendaraan Diturunkan Hingga 50 Persen
Senin, 22/04/2019 - 22:33:27 WIB
Terkait Insiden Jatuhnya PRT dari Lantai 3
Keluarga Korban Minta Pertanggung Jawaban dan Usut Tuntas
Minggu, 20/01/2019 - 09:46:38 WIB
Seorang Nenek Rela Terbunuh Demi Selamatkan 3 Orang Cucunya
Jumat, 30/11/2018 - 23:38:41 WIB
Pengadilan Negeri Tanjungpinang
Vonis Zifrizal 1,8 Tahun Penjara
Kamis, 30/08/2018 - 09:55:20 WIB
Dalam Hitungan Jam , Pelaku Pembunuhan Diperkebunan Pt Adei Berhasil Ditangkap Buser Pinggir
Jumat, 16/08/2019 - 14:31:00 WIB
Plt, Bupati Labuhanbatu Ikuti Rapat Paripurna Dan Pembacaan Pidato Presiden RI
Plt, Bupati Labuhanbatu Ikuti Rapat Paripurna Dan Pembacaan Pidato Presiden RI
Index


Redaksi Riau Global | Pedoman Berita | Pasal Sanggahan | Tentang Kami | Epaper
Copyright 2013-2018 Riau Global : Portal Berita Riau, All Rights Reserved