Kuansing (Global)
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  Suluh, Kuansing terus mintai data dugaan penggelapan anggaran Rp 1 Miliar di BAPPEDA Kuansing atas kejanggalan pelaporan yang disampaikan pada DPRD Kuansing, dimana terjadi selisih laporan LKPJ dengan yang dipertanggungjawabkan Bagian Pemerintahan Umum SETDA.

Dari keterangan yang disampaikan Suluh Kuansing pada media ini Jum'at (5/06) dimintanya data tersebut, karena semakin menguatnya dugaan kejanggalan penggelapan anggaran, hal ini diperkuat dengan tidak adanya keterangan yang menjelaskan tentang sisa anggaran Rp 1 Miliar tersebut, terang Kordinator Suluh Kuansing yang tidak mau namanya disebutkan.

Karena dari keterangan sekretaris BAPPEDA nilai Rp 1 Miliar merupakan pagu anggaran jelasnya dan ketika Suluh mengkonfirmasi, dan itu disebutkan ada di LKPJ, namun di LKPJ Rp 24 Miliar yang dipertanggungjawabkan SETDA tidak ada tertera nilai pagu sehingga keterangan yang disampaikan terasa janggal.

Kemudian Suluh Kuansing juga mendatangi SETDA saat itu media ikut mendampingi, berkaitan dengan selisih pelaporan LKPJ media menanyai, karena itu pertanggungjawaban tentunya tidak disebutkan nilai pagu, SETDA juga membantah, bahwa pagu tetap disebutkan.

LSM Suluh Kuansing mengecek LKPJ realisasi Rp 24 Miliar siap mengkonfirmasi keterangan SETDA disitu tidak ada disebutkan nilai pagu, sehingga keterangan yang disampaikan dengan bukti realisasi LKPJ berbanding terbalik.

Diketerangan surat Klarifikasi disebut dikembalikan, dan media menanyai bukti pengembalian, dan itu tersistem secara otomatis tetap ada di kas daerah terangnya.

LSM Suluh  Kuansing merasa keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan bukti pelaporan LKPJ, karena nilai realisasi Rp 24 Miliar tidak ada disebutkan nilai pagu, sehingga membuat Suluh  Kuansing semakin mencurigai Dugaan Penggelapan Anggaran tersebut, dan mengenai itu LSM Suluh akan terus mintai data yang berkaitan dengan dugaan penggelapan anggaran ini.(Jk)