Oleh  "Muhammad Syafiie el-Bantanie

">
Senin, 22 Oktober 2018 ikuti edisi cetak SKU Riau Global versi EPAPER ONLINE

11:09 WIB - Pekan Orientasi Partai Nasdem Untuk Calon Anggota Legislative | 11:09 WIB - PT. RAPP Latih 43 Orang Petani Pulau Padang Untuk Budidaya Nanas | 11:09 WIB - Sekolah Induk Klaster SD N 14 Teluk Mesjid Melaksanakan (IN 2) Pendampingan Pelaksanaan K 13 | 11:09 WIB - DR.H. Nurdin Basirun, S Sos, M Si Kunjungi Masyarakat NTT Kampung Cunting Tanjung Uncang | 11:09 WIB - Secara Aklamasi,H. Firdaus ST. MT Terpilih Sebagai KETUM Wushu Riau | 11:09 WIB - Plt Bupati Mengajak Masyarakat Mengenang Sejarah Panjang Perjalanan Terbentuknya Labuhanbatu.
OPINI
KEBIJAKAN SALAH OBAT
Jumat, 13/07/2018 - 20:00:26 WIB
TERKAIT:

Sejumlah kisruh di
berbagai daerah tak bisa dielakkan akibat lahirnya kebijakan prematur dan minim
kajian lapangan dari Mendikbud tentang Sistem Zonasi dalam PPDB (penerimaan
peserta didik baru). Kebijakan ini diatur dalam Permendikbud Nomor 17 2017 yang
disempurnakan dalam Permendikbud Nomor 14 2018. Inti dari kebijakan ini adalah
faktor jarak rumah dan sekolah menjadi pertimbangan utama dalam PPDB.
Sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Mendikbud, mengungkapkan bahwa maksud dari
sistem zonasi PPDB adalah untuk menghilangkan stigma sekolah favorit dan non
favorit (istilah Mendikbud “kastanisasi’) serta pemerataan kualitas sekolah.


 



Tujuan Mendikbud
sebenarnya mulia. Namun, menurut hemat saya, kebijakan Mendikbud salah obat.
Analoginya, penyakitnya batuk, tapi obatnya malah diberikan Amoxilin.
Menghilangkan “kastanisasi” sekolah dan pemerataan kualitas sekolah bukan
dengan sistem zonasi PPDB. Melainkan, dengan pembinaan para kepala sekolah dan
guru secara komprehensif dan bersinambungan. Ini yang tidak optimal dilakukan
oleh pemerintah. Kalaupun ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk para
kepala sekolah dan guru, tanyakan kesinambungannya dan seperti apa kualitas dan
bobotnya.



 



Untuk itulah,
pemerintah semestinya menggandeng berbagai pihak, termasuk lembaga sosial yang
bergerak di bidang pendidikan, untuk bekerjasama meningkatkan mutu para kepala
sekolah dan guru yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas
sekolah. Sehingga, tidak ada lagi “kastanisasi” sekolah.



 



Pengalaman Dompet
Dhuafa Pendidikan, lembaga sosial yang fokus menyelenggarakan model pendidikan
berkualitas bagi masyarakat marjinal, di lapangan menunjukan pemerintah seperti
kurang serius terhadap peningkatan mutu para kepala sekolah dan guru. Kami
telah berulang kali membuka audiensi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah
untuk membuat program peningkatan mutu para kepala sekolah dan guru, namun
selalu menemui jalan buntu.



 



Alih-alih membuat
kebijakan kontroversial semisal sistem zonasi PPDB lebih baik Kemendikbud
serius mengkaji sistem pembinaan kepala sekolah dan guru agar “kastanisasi”
sekolah memudar dan peningkatan kualitas sekolah terjadi secara alami. Tanpa
perlu dipaksakan lewat kebijakan instan sistem zonasi PPDB yang telah banyak
melahirkan korban, seperti calon siswa bunuh diri, demonstrasi orangtua calon
siswa, sampai penyandraan kepala dinas pendidikan sebagaimana dilansir CNN
Indonesia


Penulis adalah Direktur
Dompet Dhuafa Pendidikan, Founder Sahabat Remaja





Index


Redaksi Riau Global | Pedoman Berita | Pasal Sanggahan | Tentang Kami | Epaper
Copyright 2013-2018 Riau Global : Portal Berita Riau, All Rights Reserved